Indeks Berita


From LPG Conversion Programme to Subsidized Fuel Reducing Programme

Posted by admin on 2011-04-06 13:25:32

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) menyelenggarkan seminar bertajuk “Belajar dari Pelaksanaan Program Nasional Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg, Demi Suksesnya Program Nasional Pembatasan BBM Bersubsidi.” Acara yang diprakarsai para mahasiswa FEUI yang tergabung dalam Kajian Ekonomi (Kanopi FE UI) bekerjasama dengan Alenia Alenia Cipta Kreatif pada pada Selasa (05/04) di Ruang Auditorium Soeriaatmadja, FE UI Kampus Depok.

Seminar dibuka Prof. Firmanzah S.E., M.M., Ph.D, Dekan FE UI dan menghadirkan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI 2004-2009), Rahmat Sudibyo (Staf Ahli Kementerian Pertahanan), Ari H. Soemarno (mantan Direktur Utama PT Pertamina), Ir.Satya W. Yudha (Anggota DPR Komisi VII), Basuki Trikora Putra (Vice President Pemasaran BBM Retail PT Pertamina), Husna Zahir, MA (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), dan Ir. Saryono Hadiwidjoyo, SE, Mba (Direktur Hilir Migas Pertamina). Pertama M. Jusuf Kalla (JK) menjelaskan tentang keberhasilannya dalam pengalihan pemakaian minyak tanah kepada LPG untuk kebutuhan rumah tangga pada saat dia menjabat sebagai wakil Presiden. Kebijakan ini dibuat dengan perhitungan matang dan melibatkan berbagai pihak serta dilakukan secara bertahap dan melalui uji coba baik secara akademis maupun praktek di lapangan. Kebijakan ini ternyata sangat menguntungkan semua pihak. Perkara ada ekses tabung yang meledak, setelah diteliti ternyata disebabkan ulah para pengoplos gas yang menjual tabung gas tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Seminar yang mengambil topik tentang pembatasan BBM (bahan bakar minyak) dilatarabelakangi adanya wacana Pemerintah Indonesia yang hendak membatasi penggunaan BBM bersubsidi lantaran semakin tingginya nilai subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah dari tahun ke tahun.

Rencana ini merupakan keputusan yang tidak popular namun sangat masuk akal bila Indonesia ingin melakukan penghematan subsidi, sekaligus mengembangkan ketahanan energi. Jusuf Kalla mengatakan, menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan solusi terbaik dan paling logis diterapkan Indonesia. Pasalnya, tidak ada jalan lain untuk menekan angka defisit APBN, selain dengan menaikkan harga BBM. "Mau diputar seperti apapun, (pilihan) yang bisa jalan itu hanya dengan menaikkan harga BBM subsidi,” tegas nya. Dengan kondisi harga minyak yang berada hingga di kisaran US$120 per barel, jelasnya, mengembalikan harga BBM, seperti pada 2008 sangatlah tepat. Saat itu, harga BBM mencapai Rp 6.000/liter, kemudian pemerintah menurunkan harga menjadi Rp 4.500/ liter. Saat itu, harga minyak mencapai USD 70 per barel, sedangkan saat ini estimasinya mencapai USD 120 per barel, tetapi harga BBM justru lebih rendah dari harga 2008. “Kembalikan saja harga seperti tahun 2008,” ujarnya. Menurut JK, wacana pembatasan BBM atau sistem jatah tidak efektif dan kurang tepat guna. Jika hal itu tetap dilaksanakan, ia khawatir akan terjadi penyelewengan. Bila pemerintah tetap tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi akan berdampak terhadap defisit anggaran negara.“Karena akan lebih banyak subsidi dari pada pembangunan, sehingga jalanan rusak, sekolah tidak bisa diperbaiki dan infrastruktur lainnya. Harusnya naikkan saja harga BBM subsidi. Pemerintah harus berani mengeluarkan kebijakan tidak popular,” tegas JK. Senada dengan itu, Ari Sumarmo menilai rencana pembatasan BBM bersubsidi tidak akan efektif menekan besaran subsidi bahan bakar. “Saya sependapat dengan Pak JK, naikkan saja harga BBM subsidi. Dari dulu kan isunya menaikkan harga, ya naikkan saja. DPR juga bilang untuk naikkan harga,” ujar Ari.Mengenai pembatasan BBM, katanya, dapat diterapkan tetapi harus efektif dan tidak merugikan pihak manapun Hal senada juga dikatakan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesoa (FEUI), Firmanzah. Ia mengatakan solusi yang tepat mengatasi permasalahan BBM adalah dengan menaikkan harga BBM. “Pembagian jatah alokasi BBM tentunya akan menimbulkan masalah yang kompleks dalam implementasinya,”ujarnya.

Pernyataan serupa diungkapkan Satya yang menilai kenaikkan harga BBM sudah ada payung hukumnya yaitu UU APBN. Disebutkan bahwa kenaikan BBM masih bisa ditoleransi hingga 10 persen dari harga saat ini. Artinya, pemerintah dapat menaikkan hingga Rp 450/liter menjadi Rp 5.000/liter dari harga saat ini,” ujarnya. BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati kalangan menengah ke atas yang memiliki kendaraan, setidaknya 77 persen BBM bersubsidi dinikmati oleh 25 persen kalangan menengah ke atas, sedangkan 25 persen kalangan menengah ke bawah hanya menikmati sebanyak 15 persen.Untuk itu ia mengharapkan ketegasan sikap dari pemerintah untuk tidak ragu menaikkan harga BBM. Sebagaimana diketahui, Program Nasional Konversi Minyak tanah ke LPG 3 Kg hamper 4 tahun lalu dan hingga kini masih menjadi polemik. Ironisnya, pemerintah terkesan belum menyiapkan cara dan sumber daya yang bisa diandalkan untuk menjalankan program pembatasan BBM bersubsidi tanpa menimbulkan masalah baru. Padahal bila program ini bisa berjalan maka pemerintah dapat menghemat pengeluaran subsidinya, kemudian dari penghematan tersebut, biaya subsidi dapat digunakan untuk pembangunan merata dan berkesinambungan. (SPY)