id sipp@ui.ac.id dan humas-ui@ui.ac.id +62 21 786 7222
Berita FISIP UI

Tag

Peran Antropologi dalam Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan

Departemen Antropologi FISIP UI menggelar simposium bertajuk “Peran Penting Antropologi dalam Pengembangan Implementasi Kebijakan: Kasus Praktik Pencegahan Kebakaran Hutan”. Acara ini diselenggarakan pada Senin (19/3/2018). Hadir sebagai pembicara Prof. James J. F  (The Australian National University/ Adjunct professor Departemen Antropologi Universitas Indonesia), Wakil Dekan FISIP UI Bidang Sumdavum (Sumber Daya Manusia, Ventura, dan Administrasi Umum),...
Read More

Menelisik Bias dalam Opini Ahli

Rabu (07/03/2018), Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi publik tentang “Obstruction of Justice & Peran Forensik ”, bertempat di Auditorium Anak Nusantara. Diskusi ini menghadirkan dua pembicara dengan latar belakang keilmuan yang berbeda, yakni Prof. Herkutanto (Guru Besar Fakultas Kedokteran UI) dan Prof. Muhammad Mustofa (Guru Besar Kriminologi UI). Istilah obstruction of justice digunakan untuk...
Read More

Menelaah Tren Terorisme di Indonesia dari Masa ke Masa

Di Indonesia dari kurun waktu 2010 hingga 2017 tercatat terjadi 130 kasus terorisme. 896 pelaku telah ditangkap dan dijatuhi hukuman, 126 di antaranya dihukum mati, 674 sedang dalam hukuman dan 96 pelaku bebas. Jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa terorisme masih menjadi masalah serius di Indonesia yang tak hanya melibatkan pelaku di dalam negeri, melainkan jaringan...
Read More

Strategi Terbaik untuk Optimalkan Implementasi Kerja Sama I-EFTA CEPA

Untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Eropa di bidang ekonomi, investasi, dan ekspor-impor, Indonesia sedang menjalani perundingan dengan negara-negara European Free Trade Association (EFTA) menuju Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Negara-negara EFTA yang terdiri dari Swiss, Norwegia, Islandia dan Lichtenstein kini menempati urutan ke-9 sebagai negara investor terbesar di dunia. Negara-negara EFTA juga menjadi...
Read More

Menilik Tugas Negara dalam Pelayanan Publik

Menurut perspektif Hegellian, negara ada agar warga negara tidak perlu lagi melakukan berbagai hal karena telah diurus oleh negara. Artinya, negara dianggap gagal apabila secara praktis tidak lagi mampu mengadakan pelayanan publik sama sekali sehingga warga negara harus mengadakan dan membiayai sendiri hampir seluruh keperluan hidupnya. Pelayan publik yang dimaksud misalnya pendidikan, fasilitas transportasi, listrik,...
Read More
1 2 3