Sebagai upaya dalam mendukung pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menjalin kerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbang Hukum dan HAM), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam Executive Development Program (EDP) Advokasi Kebijakan. Program ini merupakan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.
“Terima kasih atas bantuan Bapak/Ibu dalam membentuk advokat-advokat yang berkualitas di Balitbang Hukum dan HAM. Saya berpesan, program ini merupakan program yang sangat penting agar Bapak/Ibu dapat menjadi advokator. Peran Bapak/Ibu selaku advokator penting sekali dalam menunjang Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Harapan saya kedepan, Bapak/Ibu dapat menjadi tulang punggung penunjang kinerja BSK ke depan saat menjadi seorang advokator,” ujar Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Yayah Mariani, S.H., M.H.
Dekan FIA UI, Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M., mengatakan dalam program ini setiap peserta akan mendapatkan beberapa manfaat, yaitu mampu memahami konsep advokasi kebijakan dan analisis lingkungan kebijakan; mampu menyusun instrumen dan bahan pelaksanaan advokasi kebijakan melalui sosialisasi, pendekatan, bimbingan teknis, pendampingan dan monitoring evaluasi advokasi kebijakan; dan mampu mengimplementasikan komunikasi efektif dengan target dan waktu yang terukur.
Selain itu, para peserta program EDP juga diharapkan mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, memberikan bimbingan, dan fasilitas kepada pemangku kepentingan; mampu mengevaluasi teknik, metode, dan strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kelemahan dan kekurangan serta mengembangkan berbagai teknik, metode dan strategi advokasi yang lebih efektif dan efisien dari berbagai kondisi pemangku kepentingan.
“Saya mewakili FIA mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Pratama di Balitbang Hukum dan HAM yang telah memberikan kepercayaan kepada kami melalui Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi (LPPIA) untuk menggelar Program Pengembangan Executive demi peningkatan kompetensi ASN di balitbang Hukum dan HAM,” kata Prof. Chandra.
Acara pembukaan Executive Development Program ini berlangsung secara daring melalui platform zoom meeting yang dihadiri oleh Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Iwan Kurniawan, Bc.IP., S.H., M.Si., Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Yayah Mariani, S.H., M.H., serta pimpinan dari Balitbang Hukum dan HAM, pada Selasa (27/09).
