Maslihati Nur Hidayati berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Perlakuan Khusus dan Berbeda dalam Agreement On Agriculture of World Trade Organization (WTO): Studi pada Peraturan Perundang-Undangan di Sektor Pertanian Indonesia (1995-2015)”, pada Senin, 16 April 2018 di Auditorium Djokosoetono FHUI, Kampus UI Depok.
Dalam disertasinya tersebut, Maslihati membahas tentang isu Special and Differential Treatment ( S&DT) di WTO dan perkembangannya saat ini.Special and Differential Treatment ( S&DT) adalah ketentuan-ketentuan perlakuan khusus yang diberikan kepada negara berkembang dalam berbagai elemen perjanjian WTO yang bertujuan untuk memperlakukan negara berkembang secara lebih ringan dibandingkan negara maju.
Ketentuan S&DT ini terdapat di hampir seluruh perjanjian WTO termasuk dalam Agreement on Agriculture (AoA) yaitu perjanjian WTO untuk produk pertanian. Dalam perjanjian ini, terdapat sejumlah ketentuan kepada negara berkembang terkait pertanian, diantaranya adalah persentase pengurangan tarif, subsidi domestik, dan subsidi ekspor.
Fleksibilitas yang lebih besar juga diberikan untuk memperbolehkan negara berkembang menggunakan intrumen kebijakan tertentu.Namun, permasalahan yang muncul kemudian adalah kemampuan ekonomi negara berkembang yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan negara maju seringkali mengakibatkan negara berkembang tidak memiliki posisi tawar atas kebijakan liberalisasi perdagangan yang ada.
Dalam perkembangannya, banyak negara berkembang yang berpandangan bahwa fleksibilitas yang ada dalam AoA kurang memadai untuk mendukung program pembangunan.
Negara berkembang berpandangan bahwa mereka harus tetap diberikan wewenang untuk memproteksi dan membantu produksi pangan domestik demi kepentingan ketahanan pangan (food security), jaminan penghidupan (livelihood security), dan pembangunan pedesaan (rural development); serta melindungi produsen dan konsumen dari harga dunia yang berfluktuasi, dan ancaman lonjakan impor.
Permasalahan-permasalahan terkait S&DT dalam bidang pertanian inilah yang kemudian dibahas oleh Maslihati dengan menggunakan pendekatan black letter pada disertasinya. Pendekatan black letter adalah cara khusus dalam menginterprestasikan apa yang dianggap sebagai penelitian hukum, termasuk didalamnya bahan-bahan apa saja yang dianggap relevan.
Sumber: Humas FH
