Penulis: Satrio Alif
Sabtu (2/10) Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia (DRRC UI) bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan acara webinar bertajuk Kolaborasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM): Experience-Based Knowledge dalam Mitigasi Bencana di Indonesia. Webinar tersebut berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom.
Kegiatan ini dimulai dengan penyampaian keynote speech dari Prof. Amarulla Octavian selaku Rektor Unhan dan Prof. Fatma Lestari selaku Ketua DRRC UI. Prof. Amarulla memulai sambutannya dengan memaparkan bahwa webinar ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa dalam kegiatan MBKM yang diselenggarakan oleh pemerintah. MBKM adalah wadah untuk menyiapkan mahasiswa yang tangguh dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kebijakan ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas dengan belajar langsung kepada para praktisi di lapangan.
Ia berharap mahasiswa yang mengikuti kegiatan webinar ini dapat memahami pentingnya pembelajaran tentang experience-based dalam melaksanakan mitigasi bencana di Indonesia. Menurutnya, penggunaan experience-based (pengalaman) bermanfaat untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam mencegah terjadinya bencana pada suatu wilayah. Hal ini dikarenakan experience-based mengarahkan manusia untuk mengambil keputusan berdasarkan data-data/kebiasaan dari hal yang dialaminya sehingga dapat mencegah terjadinya potensi bencana di masa depan.
Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Fatma Lestari dalam sambutannya. Beliau menyatakan apresiasi terhadap penyelenggaran program MBKM yang sangat bermanfaat dalam memberikan ruang aplikatif dari hal-hal teoritis yang dipelajari oleh mahasiswa di dalam kelas. “Dengan keberadaan program MBKM, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung dari aktor lapangan dalam bidang mitigasi bencana tentang penerapan teori experience-based. Semoga setelah mengikuti webinar ini, mahasiswa mendapatkan pengetahuan baru seputar mitigasi bencana dan teori experience-based,” ujar Fatma.
Webinar ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Dr. (H.C.) Doni Monardo selaku Kepala Badan Nasional Penangggulangan Bencana 2019-2021 yang membawakan materi seputar Tata Kelola Mitigasi Bencana di Indonesia, Dr. TB. Ace Hasan Syadzili selaku Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memaparkan materi tentang Kebijakan Berperspektif Tata Kelola Mitigasi Bencana, dan Yanuar Nugroho, Ph.D. yang membawakan materi tentang pendekatan Agile Organization dalam Tata kelola Mitigasi Bencana.
Pemaparan oleh Dr. (H.C.) Doni Monardo dibuka dengan data-data kebencanaan di Indonesia. Menurutnya, setiap daerah di indonesia memiliki jenis bencana alam potensial yang beragam.Hal ini dibuktikan dengan data Bank Dunia pada tahun 2019 yang menempatkan Indonesia sebagai 1 dari 35 negara di dunia yang memiliki potensi bencana yang besar. Oleh karena itu, mitigasi penanganan bencana menjadi sebuah keniscayaan.
“Dengan bencana yang berulang kali terjadi di masyarakat, seharusnya ini merupakan kesempatan emas untuk belajar mencegah atau setidaknya mengurangi dampak apabila bencana yang pernah terjadi di masa lampau terjadi di masa depan. Melalui pemahaman itu, konsep Experience-Based Knowledge dapat diterapkan di dalam kebijakan publik seputar mitigasi bencana. Contoh dari implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari perbaikan sistem deteksi bencana tsunami akibat dari gempa bumi yang diterapkan oleh masyarakat Aceh pasca tsunami 2004,” ujar Doni.
Senada dengan Doni, Dr. Ace Hasan Syadzily membenarkan fakta bahwa Indonesia sangat rentan dengan berbagai bencana alam sepanjang tahun. Menurutnya, Indonesia saat ini masih memiliki beberapa permasalahan fundamental dalam penanggulangan bencana, antara lain pendekatan penyelesaian bencana yang belum bersifat pencegahan, belum optimalnya anggaran bencana, proses pencairan dana penanggulangan bencana yang berbelit, lambatnya upaya mitigasi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga.
Berangkat dari realita tersebut, DPR bersama pemerintah sedang melakukan pembahasan tentang revisi Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana untuk mengentaskan permasalahan yang disebutkan di atas. “Dalam revisi tersebut, terdapat beberapa aspek yang akan diperbaiki seperti penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penetapan batas minimum penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah, restrukturisasi tahapan tata kelola penanggulangan bencana, membuat kewajiban analisis risiko bencana dalam perencanaan proyek, dan revisi jenis-jenis bencana dengan kondisi yang terjadi pada hari ini,” ujar Ace menjelaskan.
Setelah membahas secara spesifik tentang kebijakan mitigasi bencana secara detail dari kedua narasumber pertama, Yanuar Nugroho, Ph.D. narasumber terakhir membahas tentang penerapan agile organization dalam pengambilan kebijakan mitigasi bencana. Agile organization merupakan organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon dan beradaptasi dengan cepat terhadap keadaan yang berubah.
Dalam konteks kebencanaan, hal tersebut diterapkan dengan metode pengambilan kebijakan secara informal. Dengan penerapan metode ini, keputusan dapat lebih cepat untuk diambil karena pola komunikasi yang dibangun tidak secara struktural. Jalur komunikasi yang lebih cepat tersebut berakibat kepada ringkasnya proses birokrasi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang efisien tentu akan memudahkan proses penanggulangan bencana dan mengurangi kerugian dari bencana alam yang terjadi.
