Universitas Indonesia (UI) hari ini (Rabu, 15 Juni 2022, pukul 09.00-17.30 WIB) mengadakan konferensi internasional bertema “Boosting Indonesia’s Role in G20 Presidency 2022” yang dilaksanakan secara luring dan daring, di Hotel JW Marriott, Jakarta, dan disiarkan langsung melalui YouTube UI. Dalam pidato sambutan saat membuka konferensi, Wakil Rektor Bidang Riset drg. Nurtami, Ph.D., mengatakan bahwa konferensi internasional ini dirancang sebagai forum pertukaran ide. “Konferensi ini mempertemukan para ilmuwan dan pemangku kebijakan untuk merumuskan policy brief dalam mendukung Presidensi Indonesia pada G20. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis evidence merupakan bentuk kontribusi ilmuwan dalam menerjemahkan hasil-hasil penelitian sehingga memiliki implikasi praktis bagi pemangku kebijakan dan masyarakat,” ujarnya.
Pada konferensi yang berlangsung selama dua hari ini, rumusan policy brief yang telah disusun oleh para peneliti UI dari berbagai bidang ilmu, serta paparan dari enam ilmuwan dunia akan dipresentasikan dan didiskusikan. “Kegiatan ini juga menjadi hub para ilmuwan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menuangkan ide serta gagasan yang InsyaAllah bisa dirumuskan bersama. Dengan ini kami berharap bahwa UI berkontribusi memberikan hasil pemikiran dan hasil riset yang dapat berdampak bagi masyarakat Indonesia maupun global dalam rangka menyambut Presidensi G20 Indonesia 2022,” kata Nurtami.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional dan G20 Finance Deputy, Dr. Wempi Saputra dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga selaku Co-Sous Sherpa G20 Indonesia Ferry Ardiyanto, Ph.D., hadir sebagai keynote speaker dalam konferensi internasional hari pertama yang memberikan pemaparan pemantik isu sebagai bahan diskusi.
Berkaitan dengan bahan diskusi pada konferensi, Wempi Saputra, memaparkan update dari enam agenda prioritas Finance Track dan fokus tiga prioritas presidensi G20 Indonesia. “Enam agenda Finance Track, yaitu Exit Strategy, Addressing Scarring Effect, Keuangan Berkelanjutan, Digital Payment, Financial Inclusion, dan Perpajakan Internasional. Selain itu yang menjadi pembahasan dalam Finance Track, yaitu crisis on top meliputi pandemi Covid-19 yang belum selesai dan geopolitical conflict,” katanya. Ia berharap policy brief dan hasil riset dari UI sebagai masukan bagi Leaders’ Declaration di bulan November 2022 yang akan dicantumkan dalam konsesus global.
Selanjutnya, Wempi mengungkapkan tiga risiko utama di dunia saat ini di dalam Finance Track dari sisi agenda Global Economic and Risk. Risiko pertama adalah risiko geopolitik terkait perang antara Rusia dan Ukraina, yang membutuhkan masukan dari para pakar dan peneliti dari Hubungan Internasional. Risiko kedua adalah dampak ekonomi mikro dari perubahan iklim, dan risiko ketiga adalah tantangan untuk mengatasi pandemi dan luka yang disebabkan berlangsungnya pandemi.
Wempi menjelaskan pandemi menyebabkan luka (scar) pada berbagai sektor perekonomian, di antaranya menurunnya produktivitas & investasi, job loss, learning loss, dan sektor-sektor lain yang bangkrut. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan strategi reformasi struktural terintegrasi. Menurutnya, sebagian dari strategi reformasi tersebut akan berujung pada transformasi ekonomi yang pada tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju.
Isu selanjutnya adalah Aristektur Kesehatan Global (Global Health Architecture). Pada isu ini, terdapat tantangan untuk menyempurnakan arsitektur kesehatan global dengan memperkuat koordinasi antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan. “Para pakar dan peneliti di bidang kesehatan dapat memberikan rekomendasi coordination arrangement between health and finance decision makers yang harus bekerja sama untuk membentuk arsitektur kesehatan global yang baik. Kemudian penanganan pandemi di masa depan diantaranya pengaturan koordinasi keuangan dan kesehatan untuk pembiayaan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi (prevention, preparedness, and response). Hal ini guna memastikan dunia lebih siap untuk menghadapi pandemi di masa depan,” ujar Wempi.
Sementara itu Ferry Ardiyanto, mewakili Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian menyampaikan bahwa Indonesia diminta untuk menyelaraskan agenda G20, G7 yang akan melakukan summit pada 27 Juni ini di Jerman, dan Global Crisis Response Group (GCRG).
“Dengan berbagai indikator ekonomi yang positif, Indonesia ditunjuk oleh PBB menjadi salah satu champion GCRG bersama dengan lima negara lain yakni Senegal, Denmark, Jerman, Barbados, dan Bangladesh. Kepercayaan PBB tersebut merupakan wujud kepercayaan dan keyakinan dunia terhadap kepemimpinan global Indonesia selama ini. Indonesia tentu akan menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kami memerlukan dukungan dari semua pihak terutama dari sivitas akademika untuk memberikan rekomendasi dan alignment dari isu prioritas G20, G7, dan GCRG,” katanya lagi.
GCRG berperan untuk mengadvokasi dan memfasilitasi konsesus global terhadap aksi-aksi untuk menghindari, memitigasi, dan merespons dampak krisis pangan, energi, dan sistem keunagan terutama untuk negara-negara rentan. Ferry mengatakan, bahwa kenaikan harga komoditas – terutama kenaikan energi dan pangan, proyeksi kenaikan inflasi global, kenaikan volatilitas pasar keuangan global, disrupsi rantai pasok, dan penurunan ekonomi global telah menyebabkan situasi dunia yang tidak terduga. Kondisi ini berisiko pada terjadinya depresi global, khususnya di negara berkembang.
