Isu eksploitasi ekonomi anak kembali mencuat dengan adanya masalah beasiswa dari Djarum Foundation untuk atlit bulutangkis anak-anak yang dianggap mengeksploitasi kemampuan anak demi mengambil keuntungan dari brand image yang ditonjolkan oleh PT Djarum, seperti yang dibahas dalam seminar Pekan HAM dengan tema “Mengurai Makna Eksploitasi Ekonomi Anak”
Seminar yang merupakan salah satu dari rangkaian acara Festival Rakyat UI: Pekan HAM ini diadakan pada Rabu, (04/12/2019) di Ruang Prof. H. Budi Harsono, Gedung F Lt 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Depok, sebagai bagian dari kerjasama antara BEM UI dengan FH UI.
Pembicara pertama, Dra. Valentina Gintings, M.Si, memaparkan salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 salah satunya adalah menghilangkan kekerasan anak dari bentuk eksploitasi seperti perbudakan anak atau pekerja anak.
“Sumber utama dari implikasi eksploitasi adalah kemiskinan. Maka dari itu, negara harus menekan angka kemiskinan agar eksploitasi tidak lagi terjadi,” ucap Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut.
Senada dengan pendapat Valentina, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menegaskan bahwa negara harus segera melakukan langkah-langkah untuk mengurangi eksploitasi anak.
“Meskipun anak seolah-olah tidak merasa tereksploitasi, tapi anak belum memiliki konsen atas hal yang dia lakukan sehingga eksploitasi mengganggu proses tumbuh kembang anak,” ujarnya.
Dari sisi perundang-undangan, regulasi tentang eksploitasi anak dirasa kurang memuaskan, seperti yang dikatakan oleh Dr. Ahmad Sofian S.H, M.A.
“Perlu adanya pendapat Mahkamah Agung untuk memberikan tafsir terhadap elemen-elemen eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual pada anak,” saran Koordinator Nasional ECPAT Indonesia tersebut.
Margianta Surahman, J. D yang tergabung dalam Gerakan Muda FCTC menutup seminar dengan menjelaskan bahwa saat ini eksploitasi anak sedang mengalami diskursus.
“Ketika anak terpapar oleh suatu brand image atas suatu produk berbahay, maka sebenarnya disitu telah terjadi eksploitasi yang telah dinormalisasi karena brand tersebut dianggap baik,” pungkasnya.
