Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) dan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan Kuliah Umum bertajuk “Potensi dan Keberlanjutan Ibukota Negara di Kalimantan Timur” dengan narasumber Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si., Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kuliah dilaksanakan secara daring dan luring pada Rabu (7/4) dan dihadiri oleh lebih dari 200 peserta yang merupakan sivitas akademika, alumni, dan perwakilan dari pemerintah provinsi Kaltim.
Kuliah umum ini dihadiri oleh Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., Ketua Majelis Wali Amanat UI Saleh Husin, M.Si., Ketua Umum Ikatan Alumni (ILUNI) UI Andre Rahadian, Direktur SIL Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, M.Si, Direktur SKSG Athor Subroto, S.E., M.M., M.Sc., Ph.D, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M., Ketua ILUNI SIL dan SKSG, Sekretaris Universitas, dan para wakil rektor. Turut hadir secara daring Prof. Emil Salim yaitu Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI yang memiliki kepakaran di bidang lingkungan hidup.
Dalam kesempatan itu, Tri Edhi Budhi, selalu Direktur SIL UI, menyampaikan bahwa “Tema yang diangkat pada kuliah umum ini relevan dengan SIL, yakni apakah pemindahan Ibukota Negara di Kaltim memenuhi syarat untuk keberlanjutan. Hal ini mengingat pembangunan yang sekarang dilakukan seringkali abai akan fungsi lingkungan dalam jangka panjang, sebagai salah satu pilar keberlanjutan disamping pilar ekonomi dan sosial. Diharapkan dari kuliah umum ini, kami mendapatkan informasi baru, khususnya bagi para akademisi UI. Harapannya ada tindak lanjut berupa kerja sama antara Pemprov Kaltim dan UI, khususnya untuk SIL dan SKSG dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.”
Direktur SKSG UI Athor Subroto mengapresiasi terselenggaranya kegiatan kuliah umum ini. Menurutnya, ide perpindahan Ibukota, dari Jakarta ke Kaltim merupakan sebuah cara baru Pemerintah dalam upaya mendorong pertumbuhan Indonesia secara lebih cepat; yaitu penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Ia berharap para peserta dapat mengambil manfaat dari kuliah umum ini dengan mendalami dan memahami potensi dan keberlanjutan Ibukota Negara di Kaltim.
Rektor UI Prof. Ari Kuncoro memaparkan bahwa UI berperan penting dalam memberikan rekomendasi salah satu alternatif pemilihan ibukota negara di Penajam, provinsi Kaltim. Hal tersebut merupakan hasil penyusunan dan persiapan ibukota negara melalui Menteri PPN dan Kepala Bappenas. “Saya berharap UI dapat terus bekerja-sama, berkolaborasi dengan Provinsi Kalimantan Timur, pada masa sekarang dan di masa-masa yang akan datang untuk membangun negeri yang sama-sama kita cintai ini,” ujar Prof. Ari dalam sambutannya.
Dalam materi yang disampaikan, Gubernur Kaltim memaparkan tentang tujuh alasan yang menjadi keunggulan dan potensi dipilihnya kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara sebagai IbuKota Negara Baru (IKN) yaitu lokasi strategis Kaltim yang berada di tengah Indonesia; tersedia lahan milik negara; ditinjau secara geografis provinsi Kaltim minim risiko bencana karena tidak ada gunung berapi; Kaltim dekat dengan kota existing yang berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda; memiliki insfrastruktur yang lebih lengkap dibandingkan dengan daerah di sekitarnya; masyarakat Kaltim yang heterogen dan memiliki budaya yang terbuka terhadap pendatang; dan memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.
Lebih lanjut Isran menyampaikan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim mendorong tumbuhnya beberapa sektor ekonomi potensial seperti sektor pertanian, sektor industri hilir perkebunan, migas, batu bara dan manufaktur, sektor jasa dan perdagangan, sektor konstruksi dan transportasi, sektor pariwisata (terutama wisata alam, budaya, dan bahari), dan sektor industri kreatif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Adapun rencana pembangunan IKN di Kaltim tertuang dalam Perpres No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pada tahun 2020-2024 tahapan pembangunan yang dilakukan adalah pengadaan lahan untuk akses jalan dan sarana prasarana; pembangunan infrastruktur dasar seperti air minum, pengolahan limbah terpadu, persampahan, dan drainase; penyediaan jaringan listrik dan telekomunikasi; rehabilitasi hutan dan lahan, dan lainnya,” ujarnya.
Isran yakin pemindahan IKN memiliki potensi integrasi ekonomi pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yaitu yang melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Menurutnya, ALKI II diharapkan sebagai alternatif gerbang masuk utama menuju Ibukota Negara Indonesia, pusat kegiatan nasional dan wilayah, serta dapat menggerakkan ekonomi di kawasan Timur. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh Bappenas, pemindahan IKN akan berdampak positif pada pertumbuhan investasi riil, pertumbuhan investasi, dan peningkatan kesempatan kerja. Diproyeksikan hadirnya IKN meningkatkan investasi riil 47.7% di Kaltim, 34.5% di pulau Kalimantan, dan 4.7% di Indonesia.
Di akhir pemaparan, Isran menyampaikan harapannya menjadikan Kaltim sebagai Ibukota NKRI baru yang modern melalui konsep Smart City dan Forest City, serta menjadikannya sebagai simbol identitas bangsa dan negara Indonesia. Ia juga berharap IKN dapat meningkatkan kehidupan sosial-budaya seluruh masyarakat pulau Kalimantan agar mampu bersaing dalam tuntutan modernisasi sebuah ibukota negara dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal.
