Rabu (12/8/2020) Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) menggelar seminar daring dengan tema “Science of Cyber Crime: Perspective in New Normal Era” dengan menghadirkan beberapa narasumber yang ahli di bidangnya.
Seminar daring ini juga menjadi momen peluncuran peminatan kejahatan siber (cyber crime) dalam Kajian Ilmu Kepolisian SKSG UI. Dalam sambutannya, Athor Subroto, S.E., M.M., M.Sc., Ph.D (Direktur SKSG UI) mengatakan bahwa pandemi Covid membawa percepatan digitalisasi di masyarakat, yang membawa banyak perubahan sekaligus tantangan.
“Isu keamanan menjadi salah satu tantangan perubahan ini, sedangkan di Indonesia ilmu kejahatan siber ini masih sesuatu yang baru yang memerlukan kajian interdisiplin, intradisiplin, maupun multidisiplin,” kata Athor.
Ia mengharapkan seminar daring ini dapat menjadi salah satu suatu upaya perguruan tinggi untuk memberikan masukan yang konstruktif bagi dunia kepolisian Indonesia dalam upaya menyelesaikan berbagai kejahatan, utamanya pada kejahatan siber dalam pendekatan ilmu pengetahuan.
Pembicara kunci dalam seminar ini adalah Wakil kepala kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen. Pol. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si yang membawakan materi dengan judul “Cyber Crime sebagai Fenomena Sosial”.
Menurutnya, globalisasi saat ini telah masuk ke dalam tahap perkembangan teknologi yang menjadikan negara di dunia menjadi tanpa batas dan satu kesatuan, seperti kampung bersama. Apa yang terjadi di suatu negara, dapat dengan cepat diketahui di negara lain.
Fenomena globalisasi juga turut membawa beberapa dampak negatif, diantaranya adalah hilangnya nilai-nilai luhur suatu negara, terjadinya westernisasi dalam skala global, konten radikalisme dan politik identitas yang meluas. Menurutnya, kondisi ini membawa strategi perang baru yang melibatkan teknologi, seperti penyebaran hoax (berita palsu). Kondisi ini semakin menjadi-jadi setelah pandemi berlangsung.
Dalam data kepolisian, banyak sekali berita palsu yang tersebar di masyarakat terkait penyebaran Covid-19 yang bertujuan untuk menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Padahal, dengan konsisi ini, maka timbul polarisasi di masyarakat yang mengakibatkan pihak-pihak yang berkepentingan bisa melakukan invansi ke suatu negara melalui sektor-sektor energi, finansial, dan transportasi.
Invansi ini pada akhirnya akan menimbulkan pemberontakan di suatu negara akibat ketidakpercayaan pada pemimpin. “Cyber crime dapat menghasilkan konflik sosial, disintegrasi dalam masyarakat, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menurunnya rasionalitas dalam pilihan politik,” ujar Gatot.
Hal ini diperparah dengan tingginya tingkat penggunaan gadget di masyarakat yang tidak diimbangi dengan daya literasi yang cukup. Menurut data Programme for International Student Assessment (PISA), Indonesia adalah peringkat 74 dari 80 negara dengan tingkat literasi yang rendah di seluruh dunia.
“Sehingga banyak opini yang beredar di masyarakat dianggap sebagai kebenaran. Lalu ketika diklarifikasi, masyarakat kita tidak semudah itu mempercayai versi kebenaran resmi tersebut. Jadi seperti memadamkan api dengan semprotan air yang kecil, hampir tidak ada dampaknya,” ujarnya.
Untuk itu, menurutnya penting untuk membahas kejahatan siber ini dalam segi ilmu pengetahuan, agar para penegak hukum dapat memetakan masalah kejahatan siber di Indonesia dan menemukan solusi paling baik dalam mengatasinya.
Seminar daring ini juga menghadirkan narasumber lain yang membahas kejahatan siber dari berbagai aspek, yaitu Prof. Dr. Tb. Ronny Nitibaskara (Guru Besar UI/Ahli Kriminologi), Komjen Poilisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. (Kabareksrim), Dr. Suryadi, M.T (Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian), Irjen Pol (P) Dr. Benny J. Mamoto (Komisi Kepolisian Nasional), Muhamad Erza Aminanto, Ph.D( Ahli Kriptologi dan Keamanan Siber).
