Penulis: Humairah Nur
Depok, 10 Oktober 2021 – Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) menyelenggarakan Webinar Indonesia Development Talk bertajuk “Modernisasi Administrasi Pajak Daerah: Pembelajaran dari Pengalaman Pemerintah Daerah” pada Selasa, (5/10) pukul 09.00-12.00 WIB. Webinar disiarkan secara langsung melalui kanal resmi YouTube LPEM FEB UI dan ZOOM.
Pajak daerah, sebagai suatu wacana, jarang diangkat dalam diskusi mengenai pajak. Padahal, pajak daerah penting dibahas karena memiliki peran krusial dalam perekonomian. Melalui webinar ini, LPEM FEB UI dan ADB mengajak para peserta untuk membahas pajak daerah baik melalui perspektif akademisi maupun praktisi pemerintah daerah. Dalam diskusi, Khoirunurrofik, Ph.D., Wakil Kepala LPEM FEB UI, selaku panelis memaparkan paparannya yang berjudul manfaat pajak daerah bagi pembangunan daerah dan perannya bagi peningkatan rasio pajak.
Rasio pajak atau tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Ukuran tersebut menunjukkan seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan-keperluan yang menjadi tanggung jawab negara. Khoirunurrofik memaparkan bahwa berdasarkan diagram data BPS selama lima tahun terakhir, pajak daerah telah berkontribusi berkisar antara 1.27%-1.46% terhadap tax ratio dalam lima tahun terakhir. Hal ini menarik, karena disaat terdapat trend tax ratio nasional menurun, peran pajak daerah justru meningkat di tahun 2020 meskipun keduanya saling terdampak pandemi. Maka, pajak daerah turut memegang dalam peran penting dalam peningkatan rasio pajak. Dengan meningkatnya pendapatan pajak daerah, maka akan tercipta ruang fiskal untuk melakukan belanja pemerintah yang berorientasi kepada pelayanan publik, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, ia memaparkan faktor kunci dalam upaya peningkatan pajak daerah. Pertama, proses perbaikan kinerja pendapat dengan adaptasi atau pendekatan baru. Menurutnya, pemerintah daerah baik unit administrasi maupun unit perekonomian daerah harus dapat berinovasi merespon perubahan digitalisasi. Kedua, upayakan perputaran uang multiplier dan strategi belanja efektif dengan dampak jangka panjang dan berkelanjutan bagi pendapatan untuk mencapai kemandirian fiskal. Ketiga, perlu adanya kerjasama ekonomi antar daerah untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.“Dengan belanja cerdas, dan didukung oleh tata kelola yang baik, saya percaya bahwa kemandirian fiskal akan tercipta,” kata Khoirunurrofik.
LPEM UI juga menghadirkan dua representasi pemerintah daerah, yaitu Atika Nur Rahmania (Kepala Dinas Kominfo dan TIK, Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta), dan I Wayan Adi Arnawa (Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Bali) untuk berbagi wawasan mengenai kebijakan modernisasi dan optimalisasi pajak daerahnya. Atika dalam paparannya menjelaskan inovasi Pemprov DKI Jakarta dalam integrasi data dan kebijakan satu peta. Ia juga memperkenalkan Aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sebuah aplikasi layanan publik digital terintegrasi. Jaki merupakan inovasi Pemprov Jakarta dalam modernisasi administrasi, termasuk layanan pajak. Melalui JAKI, Pemprov DKI Jakarta berupaya melakukan transformasi digital cara berinteraksi dan bertransaksi mulai dari masyarakat, ekonomi, hingga pemerintah. “Transformasi digital, perlu didukung oleh infrastruktur, regulasi, ekosistem, dan pendukung lainnya (pendanaan, SDM, serta data dan platform),” ujar Atika.
Atika memaparkan bahwa peta jalan digitalisasi layanan warga untuk menciptakan ekosistem digital yang diambil Pemprov DKI Jakarta terdiri dari dari tiga prinsip: 1) Gov as a data, pemerintah melakukan pengumpulan data dan pertukaran data; 2) Gov as a service, pemerintah menyediakan layanan API (application program interface) untuk mengintegrasikan layanan digital; 3) Gov as a platform, sebagai penyedia layanan publik terintegrasi baik berbentuk website maupun aplikasi.
Dalam mengelola teknologi, Atika menyatakan bahwa aspek masyarakat merupakan salah satu tantangan penting yang harus dihadapi. Dengan mengutip Otto Scharmer, Atika menyarankan agar masyarakat beralih menjadi ego-system economy ke ecosystem economy, suatu sistem yang mempertimbangkan berbagai aspek untuk mendukung pembangunan ekonomi digital. “Inilah yang akan membantu kita memanfaatkan dalam memanfaatkan aspek digital secara penuh juga menghadapi tantangan ke depan. Jika pemerintah masih berpikir ego-system, maka seluruh pembangunan di berbagai aspek tidak akan terwujud,” ujarnya.
Hal senada juga diupayakan oleh Kabupaten Badung, Bali. I Wayan menuturkan bahwa daerahnya sedang berupaya beralih dari layanan publik konvensional ke layanan digital. Kabupaten Badung, dalam paparannya, memiliki sistem terintegrasi antara pemerintah daerah dengan dinas perizinan daerah. Sistem ini ditujukan untuk mengawasi investasi yang ada di Kabupaten Badung, sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui potensi penerimaan wajib pajak di wilayahnya.
Di samping modernisasi, Kabupaten Badung juga mendorong peningkatan kompetensi SDM, terutama dalam bidang administrasi. “Kita telah bekerja sama dengan Dirjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pada tenaga kerja kita, termasuk bekerja sama dengan beberapa universitas di Bali terkait pemanfaatan teknologi untuk optimalisasi pajak daerah,” katanya.
Berdasarkan kedua paparan, terlihat bahwa setiap daerah memiliki upaya dan inovasi tersendiri untuk wilayahnya dalam modernisasi administrasi pajak daerah. Meskipun berbeda, adaptasi dan inovasi dalam kebijakan fiskal daerah satu tujuan, yaitu untuk kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diadakannya webinar ni, LPEM FEB UI dan ADB berharap diskusi dapat menjadi pembelajaran untuk stakeholder terkait terutama pemerintah daerah lainnya serta untuk perbaikan kebijakan di tingkat pemerintahan pusat. Webinar ini juga diharapkan akan.
Selain ketiga narasumber di atas, acara ini turut mengundang empat narasumber lainnya, diantaranya yaitu Deeny Simanjuntak (Senior Project Officer ADB), dan Paul Tambunan (Kepala Tim TRAMPIL ADB), Christine Tjen (Koordinator TERC FEB UI); serta empat keynote speaker yaitu Jiro Tominaga (Direktur untuk Indonesia, ADB), Teguh Dartanto (Dekan FEB UI), Bhimantara Widyajala (Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu), Said Zaidansyah (Wakil Direktur untuk Indonesia, ADB), dan Riatu M. Qibthiyyah (Kepala LPEM FEB UI). Sebagai penutup, tayangan ulang webinar ini dapat dilihat pada kanal resmi YouTube LPEM FEB UI.
