Berhasilnya pembangunan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja, tetapi juga dari pembangunan manusianya. Hal tersebut disampaikan Dra. Rahma Iryanti, M.T., selaku staf ahli Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) pada Selasa (28/11/2018) dalam seminar nasional berjudul Pembangunan Alternatif dan Kemajuan Sosial: Paradigma dan Prakteknya dalam Konteks Indonesia.
Rahma mengawali seminar ini dengan membahas kondisi pembangunan Indonesia terkini. Pembangunan manusia Indonesia jika ditotal secara nasional mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Namun, pembangunan tersebut tidak merata sehingga masih terdapat kesenjangan pembangunan antara provinsi yang satu dengan lainnya.
Indeks Pembangunan Manusia dinilai melalui angka melek huruf, angka harapan hidup dan standar hidup. Strategi yang sudah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan ketiga aspek tersebut adalah dengan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat, namun sebelum mendapatkan itu terdapat syarat yang harus dipenuhi yakni masyarakat yang memiliki anak harus diimunisasi terlebih dahulu di puskesmas dan absen anak disekolahnya minimal 90% kehadiran.
Setelah dua syarat itu terpenuhi barulah masyarakat akan mendapat bantuan langsung tunai. Strategi ini digunakan untuk mengintegrasikan ketiga capaian sehingga mempercepat pembangunan manusia di tiap-tiap daerah.
Permasalahan kesenjangan pembangunan diantisipasi dengan cara subsidi silang dimana orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi dikenakan pajak yang besar atas aset yang dimilikinya untuk nantinya diberikan kepada masyarakat yang memiliki pendapatan rendah dalam bentuk subsidi.
Pada 2024 Indonesia dipersiapkan untuk dapat meningkatkan perdapatan per kapita sebesar USD 12.000 sehingga perlu dobrakan-dobrakan besar salah satunya adalah mempermudah insvestasi asing untuk menggenjot perekonomian negara. Hal tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Upaya-upaya terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan yang merata tanpa kesenjangan di antaranya adalah dengan memperluas lapangan kerja, redistribusi sumber pendapatan negara yang merata, memperluas perlindungan sosial dan mendorong perekonomian rakyat.
Seminar yang berlangsung di Auditorium Jowono Sudarsono FISIP UI dibuka secara langsung oleh dekan FISIP UI Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. Seminar ini merupakan rangkaian dari Bedah Ilmu FISIP UI yang sudah berlangsung sejak tanggal 22 November 2018.
Sumber : fisip.ui.ac.id
