Permasalahan yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar, atau lekat dengan konflik etnis Rohingya, sering kali dikaitkan dengan konflik agama.
Namun, sebenarnya konflik tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang lebih kompleks.
Hal ini dijelaskan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, Irjen. Pol. Prof. Dr. Iza Fadri pada kuliah umum bertajuk “Transformasi Sosial dan Politik di Myanmar serta Kasus Rakhine State”.
Kuliah umum tersebut diadakan di Miriam Budiardjo Resource Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (MBRC FISIP UI), Selasa, 15 januari 2019.
Latar belakang permasalahan di Rakhine, menurut Iza, dapat dilihat dari beberapa sudut pandang domestik Myanmar. Sudut pandang tersebut diantaranya secara historis, yuridis, serta sosial budaya.
Secara historis, suku Rohingya bukanlah penduduk asli negara bagian Rakhine. Mereka masuk ke Myanmar setelah dibawa oleh Inggris pada masa penjajahan.
“Warga Myanmar mengatakan warga Rohingya bukan dari Rakhine, mereka dari Bengali,” kata Iza.
Ketika terjadi perlawanan oleh Myanmar dan Jepang, suku Rohingya berpihak pada Inggris. Inilah salah satu pencetus terjadinya segregasi antara warga asli Myanmar dengan Rohingya.
Sementara itu, jika dilihat dari segi yuridis atau hukum, kelompok etnis Rohingya tidak termasuk kedalam etnis yang diakui oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982 milik Myanmar.
Hal ini menyebabkan banyak warga Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan Myanmar yang sah. Kemudian, Iza menjelaskan latar belakang masalah dari segi sosial budaya.
Menurutnya, kendala bahasa, agama, dan perbedaan budaya pun menjadi faktor adanya segregasi antara Rohingya dan warga asli Myanmar. Hal ini juga terjadi akibat pesatnyapertumbuhan di Rakhine.
