Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) kembali menyelenggarakan kegiatan ilmiah tahunan berskala internasional bertajuk Faculty of Public Health UI Science Festival (FPH UI Scifes) yang diadakan pada Senin (9/9/2019) di Gedung A FKM UI.
Mengangkat tema “Public Health Challenges Towards Disruptive Technology Era” , pembukaan kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F. Moeloek dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati
Keduanya bicara tentang permasalahan utama kesehatan Indonesia saat ini, yaitu stunting pada anak. Stunting adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang yang cukup waktu lama.
Stunting biasanya ditandai dengan kondisi tinggi badan pada anak yang berada di bawah rata-rata tinggi anak pada umumnya. WHO menetapkan batas toleransi stunting (bertubuh pendek) maksimal 20 persen atau seperlima dari jumlah keseluruhan balita di suatu negara.
Sementara, di Indonesia tercatat 7,8 juta dari 23 juta balita adalah penderita stunting atau sekitar 35,6 persen. Sebanyak 18,5 persen kategori sangat pendek dan 17,1 persen kategori pendek. Ini juga yang mengakibatkan WHO menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi buruk.
Moeloek bicara banyak tentang program-program pemerintah untuk mengatasi permasalahan dunia kesehatan Indonesia, khususnya stunting. Program seperti Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi program unggulan pemerintah untuk mengatasi stunting.
Sedangkan Sri Mulyani bicara banyak tentang 3 kondisi Indonesia yang dikaitkan dengan isu kesehatan dan ekonomi. Menurutnya, kondisi pertama adalah ledakan demografi usia muda.“Ini bisa menjadi potensi, namun juga menjadi tantantangan. Kita harus memastikan tingkat gizi mereka, agar mereka menjadi generasi emas. Sedangkan, saat ini anak-anak kita masih banyak yang mengalami stunting,” ujar Sri.
Kondisi kedua adalah adanya sistem kesehatan nasional (BPJS). Menurutnya, BPJS kedepannya akan terus memperbaiki diri dalam hal pengaturan anggaran dan sistem akses. Seperti yang telah diketahui masyarakat, BPJS selalu mengalami defisit tiap tahunnya. Namun, menurut Sri ini merupakan hal yang wajar. “Ketika akses terhadap sesuatu dibuka tanpa Batasan, ya.. biasanya memang akan terjadi overcompsution. Ini yang terjadi pada BPJS kita,” tambahnya.
Kondisi ketiga adalah pengaturan anggaran negara bagi sektor kesehatan. Saat ini kementerian sendiri sedang melakukan banyak koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait pembiayaan kesehatan negara.
Banyak hal teknis yang dibicarakan antar dua kementerian, terutama permasalahan pembiayaan sistem kesehatan BPJS bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan. Terakhir, Sri berharap bahwa dunia akademisi terus menjadi tempat menghasilkan dan merancang solusi bagi permasalahan-permasalahan bangsa. Tidak hanya mengkritisi, namun juga memberi solusi.
