Skip links

Pandemi Membawa Reformasi Sektor Publik di Indonesia, Australia, Filipina

“Kita tahu, sebagian besar negara sedang berjuang dengan situasi COVID-19 saat ini. Banyak yang harus jatuh, menderita, tetapi memilih untuk bangkit dan pulih. Di sisi lain, COVID-19 telah membawa perubahan besar, “A Blessing in Disguise” juga dapat kita rasakan sebagai berkah yang telah berhasil mempromosikan berbagai praktik baik dan inovasi di banyak sektor,” kata Dr. Phil. Reza Fathurrahman, Sekretaris Program Studi Pascasarjana FIA UI.

Ia menambahkan, penting untuk bangkit dan semangat di tengah pandemi sebagai enabler bagi terwujudnya berbagai inovasi sektor publik. Hal itu disampaikan pada webinar Peringatan Dies Natalis ke-7, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) lewat virtual melalui webinar yang dihadiri kurang lebih 150 orang peserta.

Webinar ini mengeksplorasi dampak positif pandemi sebagai “Blessing in Disguise” pada ranah sektor publik di tiga negara: Australia, Filipina, dan Indonesia. Pada event virtual itu, hadir Dr. Reginald G. Ugaddan dari University of the Philippines, Profesor Martani Huseini dari Universitas Indonesia, dan Profesor Mark Considine dari University of Melbourne. Dr. Ugaddan membahas materi terkait Praktik Pemerintahan Inovasi Sistem Kepegawaian Utama di Filipina. Pada masa pandemi seperti ini, ujarnya, Komisi Aparatur Sipil Negara di Filipina memiliki tujuan memperluas jangkauan ke semua pegawai pemerintah dengan membuat pembelajaran dan pelatihan yang dapat diakses melalui ponsel, tablet, dan komputer.

Cerita lain datang dari Indonesia, Prof. Martani menyampaikan bahwasanya ada beberapa “berkah” yang diperoleh Indonesia melalui pandemi ini. “Sebagian besar, jika penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, maka juga dapat menurunkan harga produk dan layanan konsumen karena penghapusan biaya distribusi yang penting,” ujarnya.

Di Australia, kata Prof. Mark Considine, ada tiga hal utama yang dihadapi Pemerintah yang memengaruhi kompetensi dan kapabilitas pemerintah –di pusat maupun di negara bagian. “Pandemi mendorong adanya kebutuhan baru untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menangani bencana skala besar sebagai bentuk pelayanan publik penting, bukan hanya sekadar pelayanan yang diberikan katakanlah sepuluh atau dua puluh tahun sekali,” ujarnya.

“Saya merekomendasikan bahwa arsitektur kebijakan baru perlu segera dikembangkan agar pemerintah dapat bekerja dengan cepat dan indikatif,” ungkapnya. Moderator dalam acara tersebut, Dr. Janis Pieter selaku Dosen FIA UI, menyimpulkan bahwa ketiga negara menghadapi kondisi yang beragam, memperoleh berkah yang berbeda, dan memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan tantangan yang berbeda. “Namun, kesamaannya itulah yang juga kami simpulkan, untuk menjadikan pandemi ini sebagai berkah, institusi harus bersiap menghadapi situasi yang tidak terduga, bahkan bisa lebih buruk dari pandemi,” kata Janis.

Ia melanjutkan, “Koordinasi bersama kementerian, pusat, dan pemerintah daerah/negara bagian harus ditata ulang karena tidak ada yang bisa menghentikan perubahan ini. Sektor publik juga harus siap dengan strategi yang baik, menerapkan proses kebijakan yang transformatif, dan membangun orkestrasi yang lebih efektif dalam melakukan deliberasi keputusan makro kepada kebijakan mikro,” katanya.

This post is also available in: English