Selama bulan Januari hingga Februari ini, wilayah Jabodetabek mengalami curah hujan yang tinggi yang menyebabkan bencana banjir di beberapa lokasi tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (SIL UI) menggelar seminar bertajuk “Sinergitas Stakeholder dalam Pengelolaan Banjir di Kawasan Jabodetabek”, di Gedung IASTH, Kampus UI salemba.
Dalam seminat tersebut, hadir beberapa perwakilan dari pemerintahan daerah atau kota di daerah Jabodetabek yang memaparkan permasalahan banjir di wilayahnya masing-masing. Wali Kota Depok, Arief Rachadiono Wimansyah hadir sebagai salah satu pembicara pada sesi pertama.
Arief menuturkan, peristiwa banjir besar 1 Januari 2020 di Depok, terjadi di 83 titik yang mencakup 29 kelurahan dari total 63 kelurahan. Kerugian material akibat banjir tersebut ditaksir mencapai Rp 8,6 miliar serta 2.276 korban mengungsi.
Kerugian besar ini juga dialami oleh DKIJakarta meskipun upaya penanganan banjir di DKI Jakarta termasuk sudah yang paling lengkap. Hal ini diungkapkan oleh Ir. Heru Hermawanto, M.Si. (Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, & Pertahanan Provinsi DKI Jakarta),
“Zonasi wilayah banjir kami sangat lengkap dan meliputi penanganan jangka pendek dan menengah yang sangat detail. Peralatan penanganan banjir kami juga sangat lengkap dan ditempatkan di hampir semua wilayah zonasi,” ungkapnya.
Namun, diakuinya untuk wilayah DKI Jakarta, banjir rutin tidak dapat dihindari, karena letak demografi DKI Jakarta memang berada di wilayah pesisir yang rendah.
Heru juga menekankan permasalahan egoisme antar wilayah terkait masalah banjir, menjadi masalah klise yang terjadi berulang. Inipun, menurutnya menjadi salah satu hal yang tidak bisa dihindari.
“Kepemimpinan daerah terus berganti, masing-masing penguasa punya kebijakannya sendiri terkait banjir dan penanganannya, termasuk dalam hal berkoordinasi dengan penguasa daerah lain. Kita tidak memaksakan ini,” tambahnya.
Ia menekankan pada upaya preventif edukasi dari pemerintah daerah. Menurutnya, sedari dini, anak-anak harusnya diajarkan mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta efek pembangunan terhadap lingkungan.
Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat adalah kunci penanganan banjir yang paling utama karena bersifat preventif, bukan reaktif. Penanganan reaktif itu perlu, tapi jangan juga dilupakan upaya yang bersifat jangka panjang dan fokus pada budaya manusia.
