Guru Besar Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Budi Anna Keliat, M. App. Sc, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam penyelesaian masalah kesehatan jiwa di Indonesia, diantaranya adalah kebijakan, pelayanan kesehatan, hingga kebijakan lintas sektor yang dilakukan pemerintah. “Dalam menangani isu kesehatan jiwa, kita seringkali berfokus pada pencegahan terhadap gangguan kesehatan jiwa saja, tetapi masalah pengidap gangguan jiwa seringkali luput, padahal penanganan yang baik harus dilakukan dari hulu ke hilir,” kata Prof. Anna Keliat, dalam seminar online yang diadakan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).
Hal itu disampaikan oleh Prof. Dr. Budi Anna Keliat dalam seminar online FKM UI seri ke-24 yang berjudul “Perlindungan Sosial dan Stigma Bagi Penyandang Disabilitas” dan dihadiri lebih dari 400 peserta, baik sivitas akademika UI maupun masyarakat umum. Seminar tersebut merupakan salah satu upaya FKM UI untuk berperan aktif membahas dan memberikan ruang terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, seperti perlindungan sosial dan gambaran stigma bagi penyandang disabilitas.
Selain Prof. Dr. Budi Anna Keliat, M. App. Sc, narasumber lain adalah dr. Ari Dwi Aryani, M.K.M. (Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan) dan Yeni Rosa Damayanti (Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat). Saat menyampaikan sambutan, Dr. Dian Ayubi, S.KM., M.QIH, selaku Ketua Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP) FKM UI, mengatakan bahwa “Seminar FKM UI kali ini membawa bahasan penting mengingat sampai saat ini masih berkembang stigma yang dialamatkan kepada penyandang disabilitas. Selain itu, banyak dari program pemerintah yang sudah mendukung untuk mengatasi isu tersebut, namun tetap diperlukan koordinasi dari kita semua.”
Sependapat dengan Dr. Dian, Doni Hikmat Ramdhan, SKM, M.K.K.K, Ph.D., Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat FKM UI, mengungkapkan pentingnya mengetahui upaya perlindungan sosial terhadap stigma yang tumbuh di kalangan penyandang disabilitas. “Dari data PBB, 10% masyarakat di dunia termasuk Indonesia, merupakan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, selain melalui regulasi yang dikeluarkan pemerintah, kita sebagai masyarakat juga harus mendukung upaya perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas,” ujar Doni.
Prof. Anna mengungkapkan bahwa para penderita gangguan jiwa atau lazim dikenal dengan istilah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) seringkali dirawat dengan kurang baik. Padahal, perawatan terhadap ODGJ bisa dilakukan dengan intervensi kesehatan berdasarkan pemetaan wilayah secara komunitas, sehingga dapat diselesaikan secara baik. dr. Ari Dwi Aryani menyampaikan bahwa melalui BPJS Kesehatan, pemerintah sudah menjamin hal tersebut. Ia juga merupakan bagian dari program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang bisa diperoleh bagi para penyandang disabilitas di manapun.
“BPJS Kesehatan menjamin setiap pelayanan yang masuk pada indikasi medis bagi para penyandang disabilitas. Pelayanan medis terdapat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, dan jika merasa perlu dirujuk ke rumah sakit, maka bisa dilakukan dan dijamin oleh pemerintah,” ujar dr. Ari. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, para penyandang disabilitas diharapkan lebih dulu menjadi anggota dari JKN-KIS. Penyandang disabilitas mendapatkan jaminan atau pelayanan yang sama seperti masyarakat non-disabilitas lainnya.
Selanjutnya, pada sesi pembahasan materi, pembicara yang tampil adalah Prof. Irwanto, Ph.D (Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya), Marthella Rivera, S.IP., MA (Founder Koneksi Indonesia Inklusif), dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D (Dosen FKM UI), Dr. drg. Ella Nurlaella Hadi, M. Kes (Dosen FKM UI) dan Dr. dra. Rita Damayanti, MSPH, yang juga merupakan Dosen FKM UI. Melalui seminar yang diadakan pada bulan lalu tersebut, diharapkan para peserta –mahasiswa dan masyarakat– dapat menambah wawasan tentang isu disabilitas di Indonesia.
