Acara yang digelar di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI pada Selasa (16/04/2019) kemarin ini berhasil menarik minat kaum milenial (generasi dimana teknologi modern berkembang dalam isu mengenai polarisasi politik yang terjadi di kalangan mahasiswa.
Suara Mahasiswa UI, salah satu badan organisasi tingkat UI dalam bidang jurnalistik, sekaligus menjadi penyelenggara diskusi publik ini juga mengundang sejumlah narasumber ahli untuk membahas isu ini. Sebut saja dosen departemen Ilmu Politik FISIP UI, Amri Yusra, Drs. M. Si, Johannes Prio S., S. Sos., M. P. P selaku dosen departemen Ilmu Sosiologi FISIP UI, dan Elang M. Lazuardi selaku kepala departemen Kastrat BEM UI 2019. Acara ini juga digelar dalam rangka peluncuran buletin Gerbatama (Produk pers SUMA UI) edisi 84.
Polarisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan. Polarisasi politik memiliki definisi dua kelompok yang memiliki paham dan pandangan yang berbeda dalam kaitannya dengan politik. Polarisasi politik ini juga lah yang akan menjadi penentu pemimpin masa depan pada pemilu 2019.
Dalam perspektif Ilmu Politik, Amri mengemukakan bahwa polarisasi pemilih dikelompokkan oleh generasi. Ada generasi X (1966-1976), generasi Y (1977-1994), dan generasi Z (1995-2012). Masing-masing dari kelompok generasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, terkait dengan pemilihan. Lebih dari 190 juta pemilih terdaftar dalam pemilu 2019 kali ini. Tercatat 90 juta milenial mendominasi komposisi penduduk (20- 34 tahun).
Polarisasi adalah keniscayaan atau kepastian, dan akan selalu ada pro dan kontra dalam setiap bidang kehidupan. Dalam politik mutakhir Indonesia, polarisasi lebih populer berkembang di tingkat massa, ketimbang elite politik.
Polarisasi politik sudah lama terjadi sejak dulu antara Partai Islam, Nasionalis, dan Komunis. Ini merupakan hal yang lumrah. Dampak polarisasi ini dapat meningkatkan partisipasi politik dan para pemilih juga lebih aktif mengawasikinerjapemerintah.
Pemerintah juga dituntut lebih transparan dan akuntabel namun juga harus memiliki justifikasi yang rasional untuk tiap kebijakannya. Peran mahasiswa disini adalah menjadi kaum terdidik dan berpikir rasional, serta ikut dalam proses politik sebagai wujud partisipasi politik dan kepedulian terhadap nasib bangsa. Berpikir objektif juga diperlukan agar pemimpin yang akan terpilih nantinya bisa menjadi pemimpin yang baik.
