Isu Corporate Social Responsibility (CSR) semakin hangat setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Membahas isu tersebut, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial bekerja sama dengan Perusahaan Konsultan Independen People Consultancy menyelenggarakan diskusi bertajuk “CSR Semanis Itu Kah?”, di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Rabu (17/10/2018).
Diskusi membahas tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjadi menjadi isu strategis perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Diskusi ini membedah realita dan dinamika praktik pekerja CSR dan kaitannya dengan aspek pemberdayaan masyarakat dalam PROPER. Meninjau dari berbagai perspektif, diskusi ini menghadirkan pembicara lintas sektoral, yakni; Sigit Reliantoro (Sekretaris PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Denny Halim & Bambang Hermanto (Konsultan Sosial Lingkungan People Consultancy), serta Dr. Indra Lestari Fawzi, M.Si (Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI).
Secara eksplisit, PROPER dinilai dapat mendorong perusahaan di Indonesia untuk tidak hanya fokus dalam meraup keuntungan semata, melainkan juga memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah operasi perusahaan. PROPER juga dianggap membuat program CSR perusahaan lebih terencana dan tidak lagi berbasis sumbangan atau charity semata.
“Dalam membuat perencanaan CSR, sudah banyak perusahaan yang melakukan riset lewat pemetaan sosial atau social mapping. Sekarang ini, perusahaan-perusahaan juga sudah berani membuat program berkelanjutan, dalam artian memiliki road map program, berjenjang satu sampai lima tahun,” jelas Denny Halim.
Narasumber lain, Bambang Hermanto, praktisi yang pernah berkecimpung di PT. ANTAM, menambahkan PROPER memiliki peran vital dalam mengembangkan CSR yang berbasis kebutuhan masyarakat. “Kuncinya, ada di pemetaan sosial tadi ya. Social Mapping merupakan alat untuk menangkap aspirasi warga secara langsung. Sifatnya bottom up, bukan top down lagi. Social Mapping itu diwajibkan oleh PROPER sebagai input sebelum pembuatan program CSR.”
Diskusi-diskusi yang membahas CSR dan PROPER dari perspektif lintas sektoral, mulai dari akademisi, perusahaan, LSM atau pun konsultan sosial & lingkungan diharapkan dapat terus berjalan ke depannya. “Kami menjadikan diskusi ini sebagai momentum awal lahirnya ruang-ruang diskusi selanjutnya untuk membahas, mengkaji, hingga merumuskan segala hal yang menyangkut isu CSR dan PROPER,” sebut Pandu, Ketua Pelaksana Diskusi sekaligus Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial (HMIKS) 2018 dalam sambutannya.
Sumber : fisip.ui.ac.id
