Depok, 5 Januari 2024. Di era Revolusi Industri 4.0 yang berlangsung saat ini, dibutuhkan organisasi sektor publik yang inovatif dan adaptif terhadap berbagai perubahan. Menurut Dr. Wayu Eko Yudiatmaja, S.IP., MPA, mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI), inovasi dapat memengaruhi daya saing suatu bangsa sehingga dapat menjadi suatu instrumen untuk memenangkan persaingan di kancah global. Oleh karena itu, inovasi harus menjadi perhatian serius di sektor publik.
Pegawai milenial, yakni pegawai yang lahir antara tahun 1980-2000, kerap mencerminkan perilaku inovatif di tempat kerja. Dalam penelitiannya, Dr. Wayu menemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi perilaku inovatif tersebut dan bagaimana hal tersebut berpengaruh pada task performance pegawai milenial di sektor publik. Studi yang dilakukan dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya inovasi, iklim inovasi, dan expected images terhadap perilaku inovatif pegawai milenial.
Budaya inovasi lebih mampu mempengaruhi perilaku inovatif para pegawai milenial dibandingkan iklim inovasi. Hal ini sejalan dengan karakter pegawai milenial yang menginginkan fleksibilitas dan kebebasan (autonomy) dalam melaksanakan pekerjaannya, yang merupakan ciri dari budaya organisasi yang inovatif. Berbeda dengan generasi sebelum dan sesudah mereka, pegawai milenial merupakan generasi yang menginginkan kebebasan yang lebih besar dalam melaksanakan pekerjaannya. Akibatnya, perilaku inovatif dapat meningkatkan task performance pegawai milenial.
Sementara itu, iklim inovasi merupakan budaya inovasi yang dipraktikkan dalam bentuk tindakan dan perilaku oleh setiap individu. Dalam praktiknya, proses internalisasi budaya inovasi berjalan lebih lambat di dalam organisasi publik jika dibandingkan organisasi bisnis. Lambatnya implementasi budaya menjadi iklim inovasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebabkan belum adanya koneksi antara sistem reward dengan perilaku kreatif dan inovatif yang sudah ditunjukkan oleh setiap pegawai. Saat ini, tunjangan kinerja sebagai salah satu bentuk reward atas capaian pegawai belum mempertimbangkan inovasi individual.
Di samping itu, expected image gains atau citra positif memiliki peranan penting dalam pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku inovatif pegawai milenial. Jika pegawai milenial menganggap pemimpin mereka cukup transformatif, mereka cenderung membentuk persepsi positif tentang perilaku inovatif sehingga memotivasi mereka untuk mengerahkan segala upaya untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Namun, jika mereka menganggap atasan mereka kurang transformatif, mereka cenderung membentuk citra negatif jika mereka berperilaku inovatif sehingga terdemotivasi untuk berinovasi di tempat kerja.
Dr. Wayu menilai Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu mempertimbangkan parameter inovasi individu dan tim dalam setiap fungsi manajemen sumber daya manusia di sektor publik. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun sistem reward yang jelas dengan mempertimbangkan perilaku inovatif pegawai sebagai salah satu standar penilaian. Hal ini bertujuan agar setiap orang terpacu untuk menampilkan unjuk kerja yang kreatif dan inovatif di tempat kerja.
“Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beberapa hal perlu dilakukan untuk meningkatkan perilaku inovatif pegawai milenial. Dari sisi manajerial, manajer pada berbagai level harus senantiasa memberikan dukungan, stimulasi, inpirasi, dan motivasi kepada pegawai milenial karena pegawai adalah kunci dari proses inovasi dalam organisasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyediakan lingkungan yang senantiasa merangsang perilaku inovatif para pegawai milenial dan perlu penguatan terhadap penerapan aturan-aturan tersebut sehingga pegawai milenial merasa terjamin ketika mengambil inisiatif perubahan dan tindakan kreatif,” kata Dr. Wayu.
Berkat disertasi berjudul “Perilaku Inovatif Pegawai Milenial di Sektor Publik: Anteseden, Mediator, dan Konsekuensinya Terhadap Task Performance Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” tersebut, Dr. Wayu berhasil memperoleh gelar Doktor dari FIA UI. Sidang promosi dilaksanakan di Auditorium EDISI 2020 Gedung M FIA UI pada Rabu (3/1). Dalam sidang promosi tersebut, Dr. Wayu dinyatakan lulus dengan yudisium Cumlaude dan berhasil menjadi doktor ke-37 dari FIA UI dan ke-225 dalam Ilmu Administrasi.
