Di tengah isu pemilihan umum yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini, akademisi Universitas Indonesia (UI) turut membuka perspektif masyarakat terkait visi dan misi calon presiden, terutama dalam hal reformasi birokrasi. Visi presiden untuk reformasi birokrasi dinilai penting dalam pembangunan negara karena dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI, Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M., menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terwujud jika birokrasi tumpang tindih dan pelayanannya masih berbelit. Peningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan juga akan terhambat jika sumber daya manusia kurang kompeten. Oleh sebab itu, UI bekerja sama dengan Indonesian Association for Public Administration (IAPA), Asian Group for Public Administration (AGPA), Klaster Riset Policy, Governance, and Administrative Science (PGAR), dan Prenada Publisher membuka ruang diskusi guna mengulas strategi reformasi birokrasi di Indonesia.
Dalam diskusi yang diadakan pada Rabu (10/1), di Auditorium EDISI 2020 FIA UI, Depok, hadir beberapa narasumber, di antaranya Peneliti BRIN, Prof. Siti Zuhro; Guru Besar FISIP Unsoed, Prof. Dwiyanto Indiahono; Guru Besar IPDN Kemendagri, Prof. Djohermansyah Djohan; Wakil Ketua Dewan Pakar TIMNAS, Dr. Amin Subekti; Anggota Dewan Pakar TKN, Mulya Amri, Ph.D; dan Anggota Dewan Pakar TPN, Dr. Piter Abdullah.
Para narasumber tersebut membahas topik-topik yang berhubungan erat dengan reformasi birokrasi di Indonesia, antara lain ASN milenial dan perubahan budaya kerja, hubungan horizontal Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan vertikal pusat-daerah, transformasi digital birokrasi, serta birokrasi dan penguatan pengawasan internal yang berkaitan dengan masalah korupsi.
Terkait dengan perubahan budaya kerja, ada tiga alasan utama generasi milenial sering berganti pekerjaan, yaitu gaji lebih besar, pekerjaan lebih memuaskan, dan peluang pengembangan karier lebih baik. Keberadaan dan jumlah ASN milenial yang kini mendominasi menuntut adanya perubahan budaya kerja yang lebih fleksibel, mengutamakan work-life balance, serta membangun hubungan berbasis jejaring (network). Penerapan flexible working arrangement dan squad model menjadi inisiasi awal perubahan budaya kerja di dalam birokrasi. Oleh karena itu, transformasi birokrasi diperlukan.
Untuk melancarkan upaya transformasi birokrasi, pemerintah melakukan transformasi digital melalui berbagai kebijakan. Akan tetapi, proses transformasi tersebut belum optimal karena beberapa isu utama, seperti integrasi data, interoperabilitas sistem, literasi digital, jaringan internet, dan cyber security. Ketua IAPA, Prof. Agus Pramusinto, mengatakan, “Birokrasi menjadi kendaraan dan jantung, namun digitalisasi sering kali hanya diterjemahkan sebagai persoalan teknologi dan kita lupa bahwa yang menjadi persoalan adalah kultur pelayanan, mindset layanan kita. Reformasi birokrasi harus dimulai dari pusat karena problem terbesar ada di pusat, sementara daerah akan meniru.”
Selain diskusi, pada kesempatan itu, diadakan peluncuran buku yang ditulis oleh Guru Besar FIA UI, Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. Buku berjudul Isu-isu Kontemporer Kebijakan dan Governansi Publik di Indonesia tersebut membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan reformasi birokrasi, seperti relasi politik dan birokrasi di Indonesia, masalah fundamental birokrasi Indonesia, reformasi birokrasi yang sudah dilakukan dan hasilnya, serta tantangan dan agenda reformasi di masa mendatang.
