Reformasi bidang pertambangan memberikan perubahan arah dalam kepemilikan perusahaan pertambangan asing di Indonesia, yang dikenal dengan nasionalisasi.Dampak dari nasionalisasi ini yang sangat terasa adalah dalam hubungan pusat dan daerah, karena perusahaan-perusahaan milik asing memang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Sedangkan, perusahaan-perusahaan asing tersebut mempunyai andil yang tidak kecil dalam pemasukan daerah. Disinilah letak permasalahan terjadi.Dengan latar belakang tersebut, Alim Bathoro melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan mengenai pola hubungan penguasa dan pengusaha, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pola ini.
Penelitian tersebut ia tuangkan dalam disertasi yang berjudul “Konflik Elit Pusat dan Daerah dalam Nasionalisasi PT Inalum 2013-2015”.Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa elite capture dalam nasionalisasi PT Inalum telah mengakibatkan negara, dalam hal ini Pemprov Sumatera Utara tidak netral, karena Gubernur Gatot Puji Nugroho juga diduga berperan sebagai alat pengusaha Luhut Pandjaitan.
Elite capture dipahami sebagai suatu sikap atau tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang untuk memengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan agar hasilnya memberikan keuntungan bagi mereka sendiri, baik yang berbentuk materi ataupun nonmateri.
Sementara ditingkat pusat, negara bersifat netral. Namun demikiran, dalam kebijakan yang lain, penguasa juga melakukan capture. Sehingga penguasa, dalam hal ini Presiden SBY, merupakan latent elite capture.
Alim Bathoro berhasil mempertahankan disertasinya ini dalam sidang doktoralnya yang diketuai oleh Prof. Dr. Robert M.Z. Lawang pada Rabu (2/5), bertempat di Auditorium Juwono Sudarsono. Dengan demikian, Ia menjadi doktor ke-107 yang diluluskan oleh Departemen Ilmu Politik FISIP UI.
Sumber: Humas FISIP
