Skip links

Bentuk G20 Academy Of Science Hingga Tingkatkan Investasi, Peneliti UI Berikan Ide dalam Transformasi Ekonomi dan Digital

Peneliti dari Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam UI Munawar Khalil

Konferensi Internasional G20 yang diadakan Universitas Indonesia (UI) pada 1516 Juni 2022 lalu berisikan diskusi dari materi-materi penting dalam meningkatkan peran Indonesia di Presidensi G20 tahun 2022. Peneliti dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI, Munawar Khalil, Eng.Sc., Ph.D., membicarakan Science20 (S20) yang berperan memberikan rekomendasi berbasis sains kepada pembuat kebijakan terkait isu atau topik prioritas yang dipilih. Menurut Munawar, jika S20 dapat memberikan sumbangsih, salah satunya adalah dengan pembentukan G20 Academy of Science. “S20 belum memiliki pengimplementasian yang konkret sehingga membutuhkan G20 Academy of Science sebagai institusi untuk merealisasikannya,” kata Munawar.

G20 Academy of Science dapat menjadi salah satu wadah atau fasilitas yang menangani isu global dalam bidang sains. “Mulai dari kolaborasi n-helix dalam G20, melakukan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang, memastikan duplikasi kebijakan pada seluruh negara G20, dan G20 diharapkan dapat menjembatani S20 dengan engagement dan working group lainnya untuk menghasilkan kebijakan yang lebih optimal dan dapat diimplementasikan,” ujar Munawar.

Dilatarbelakangi ketimpangan ekonomi dunia dan minimnya pembahasan khusus mengenai microfinance, Makmur Keliat, Ph.D., peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, menjelaskan pentingnya pengusulan pembentukan Global Microfinance Governance melalui G20 yang diiringi dengan pembentukan sekretariat tetap G20 di bawah pengawasan G20. Institusi terkait diharapkan aktif dalam melakukan pengaturan standar normatif kepada institusi keuangan besar lainnya, seperti International Monetary Fund (IMF) dan Basel Accord, untuk mendorong pemberlakuan target kuantitatif yang jelas. “Walaupun saya tahu ini bukan merupakan isu prioritas untuk rencana yang akan datang, namun saya menganggap isu microfinance ini sangat penting untuk dibahas,” kata Makmur.

Berbicara tentang ekonomi, investasi oleh pemerintah, lembaga pembangunan, dan investor lain perlu ditingkatkan untuk memajukan berjalannya Sustainable Development Goals (SDGs). Investasi yang digalakan oleh lembaga-lembaga ini dinilai tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan besar pada tahun 2030 karena adanya kesenjangan pembiayaan tahunan di negara berkembang yang nilainya lebih dari 2,5 triliun USD. Menurut Faradina Alifia Maizar, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, gap tersebut dapat diatasi dengan Impact Investment, yaitu strategi investasi yang bukan hanya memperhatikan penghasilan finansial, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan lingkungan tanpa mengorbankan kinerja finansialnya.

Impact investment ini dapat dilakukan pada usaha-usaha sampah plastik maupun kompos. Jika hal ini dilakukan, bukan hanya sektor lingkungan yang akan didapat, tetapi bonus finansial juga akan didapat,” kata Faradina menambahkan.

Strategi untuk meningkatkan investor dilakukan dengan tiga tahap, yaitu pada tahap pre-investment period, salah satu yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi investor potensial yang memiliki pengaruh sosial yang baik dan berkaitan dengan SDGs. Lalu, pada tahap investment, dilakukan kombinasi antara investasi projek SDGs dan data lain. Pada tahap ketiga, yaitu beyond preinvestment and investment period, seluruh stakeholder perlu mengatur pendapatan yang konsisten dan diasosiasikan oleh pemerintah.

Kontribusi sektor swasta pada SDGs juga harus diperhatikan dari sudut pandang environmental, social, and governance (ESG). IMF mengatakan potensi pembiayaan SDGs swasta sebagian besar masih belum terealisasi dan situasi ini diperburuk oleh pandemi Covid-19. Menurut Luluk Widyawati, pengajar dan Pusat Pengembangan Akuntansi di FEB UI, dalam upaya peningkatan kembali pembangunan SDGs, ada beberapa prinsip pembangunan yang perlu diterapkan, yaitu perlunya tujuan global dengan konteks kerangka hukum nasional yang jelas dan mengikat; perlunya pertimbangan pada prioritas SDGs nasional; serta hindari menciptakan kembali infrastruktur yang mendukung keterlibatan pemangku kepentingan.

Selain itu, diperlukan pula kemitraan pemulihan hijau dalam simbiosis industri sebagai strategi ESG di era pasca Covid-19. Hal ini akan menjadi kolaborasi antara Business Management & Public Rolling, Costumer Behavior, dan Engineering (Chemical). Contoh industri yang dapat diaplikasikan pada program ini adalah industri agrikultur yang dapat ditarik ke industri lainnya. “Misalnya, industri kelapa sawit yang masuk sebagai industri agrikultur dan juga infrastruktur kursi dan meja,” ujar Sari Wahyuni yang juga merupakan peneliti dari FEB UI.

This post is also available in: English