Skip links

Doktor FIA UI Angkat Sumbangsih Ilmu Administrasi Dalam Eliminasi Gerakan Papua Merdeka

Salah satu pekerjaan rumah pemerintah Indonesia yang belum selesai sampai saat ini ialah permasalahan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Akar permasalahan ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang, yaitu bidang politik, ekonomi-pembangunan, dan bidang sosial-kemasyarakatan.

Permasalahan kebijakan otonomi khusus (otsus) bagi Papua secara umum berada dalam level operasional (segi implementasi), yaitu aspek tata kelola. Oleh karena itu, pendekatan collaborative governance menjadi pendekatan yang sangat penting dan dapat dilakukan untuk menganalisis masalah di level implementasi kebijakan.

Hal ini disampaikan oleh promovendus Stepi Anriani saat memaparkan disertasinya yang berjudul “Model Collaborative Governance dalam Kebijakan Otonomi Khusus untuk Mengeliminasi Gerakan Papua Merdeka” pada sidang terbuka promosi doktor, yang diselenggarakan di Auditorium Edisi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) secara hybrid (daring dan luring) pada, Senin (18/4).

Ia meneliti bahwa kolaborasi dalam kebijakan Otsus sudah sesuai dengan 6 kriteria penting dari Ansell and Gash, namun memiliki kelemahan. Berbagai upaya untuk mengeliminasi gerakan papua merdeka sudah dilakukan pemerintah meskipun belum berbentuk kerjasama yang baku. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan model collaborative governance perlu dikembangkan lebih lanjut dikarenakan adanya tekanan dari pihak eksternal seperti state actor dan non state actor.

“Sedikitnya terdapat sepuluh aktor yang perlu dilibatkan dalam model kolaborasi ini, yaitu unsur Kementerian/Lembaga, TNI-Polri, orang asli Papua, Akademisi, tokoh adat dan pemuda, tokoh agama, Gerakan Papua Merdeka, tokoh perempuan, swasta dan pemerintah daerah Papua atau disebut dexahelix actor,” ujar Stepi.

Sidang promosi doktor tersebut diketuai oleh Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., MM., dengan Co-Promotor Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., anggota sidang yang juga sebagai penguji yaitu Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si. Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ., Dr. Lina Miftahul Jannah, M.Si., Prof. Dr. Djoehermansyah Djohan, M.A., Dr. Riris Katharina, M.Si., dan Dr. Anton Raharusun, S.H., M.H. Stepi lulus menjadi Doktor dalam bidang Ilmu Administrasi dengan predikat “cumlaude”.

Penelitian yang dilakukan Stepi memberikan rekomendasi perlunya dukungan dan wadah untuk memastikan manajemen kolaborasi dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui empat hal. “Pertama, terkait konsepsi yaitu perlu diawali dengan membuat Road Map atau buku putih penanganan permasalahan.

Kedua, terkait kelembagaan, berdasarkan Undang-Undang No.2 tahun 2021, maka Wapres RI merupakan facilitative leader di level kepemimpinan nasional yang perlu didukung oleh facilitative leader di deaerah. Pemerintah juga dapat membuka saluran politik lokal, melalui pembentukan partai politik lokal di Papua agar kelompok yang mendukung Gerakan Papua Merdeka dengan motif politik dapat terwadahi,” kata Stepi.

Selanjutnya, rekomendasi yang ketiga adalah terkait penguatan fungsi, ia merekomendasikan bahwa pemerintah perlu melibatkan non state actor dalam pembuatan kebijakan Otsus dan kebijakan turunannya sehingga Otsus menjadi milik bersama.

Terakhir, terkait program berkelanjutan. Stepi menjelaskan, diperlukan program yang dapat ditiru dan menjadi contoh bagi kawasan lain. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kemendagri bersama-sama Kementerian PUPR, BPPN, Kemenkominfo dapat membuat sebuah percontohan (pilot project) di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat sebelum adanya pemekaran daerah provinsi baru di Tanah Papua.

“Pemerintah Indonesia juga perlu mendorong keterlibatan peneliti, pemerhati, akademisi dalam membuat produk ilmiah terkait Papua,” ujar Stepi, menutup pemaparan disertasinya.

This post is also available in: English