Berbagai insiden siber terutama menyangkut terungkapnya data pribadi yang seharusnya dilindungi mengindikasikan pentingnya memperkuat kompetensi dari para pihak yang bekerja pada pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi. Aparatur negara yang merupakan salah satu pemangku kepentingan wajib memiliki kompetensi tersebut, karena seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, pasti merupakan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi. Urgensi tersebut bahkan semakin besar seiring dengan semakin intensifnya pemanfaatan aplikasi elektronik oleh tiap-tiap instansi pemerintah sebagai sarana untuk memberikan pelayanan publik.
Ada berbagai kompetensi yang dibutuhkan untuk mewujudkan suatu sistem pelindungan data pribadi yang berkualitas di Indonesia, namun satu kompetensi yang semestinya wajib dimiliki oleh seluruh aparatur negara adalah kompetensi mengenai keamanan dan ketahanan siber. Selain menawarkan mata kuliah khusus untuk topik tersebut, serta mata kuliah khusus untuk topik pelindungan data pribadi dan topik sistem pemerintahan untuk pelayanan publik di jenjang sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) telah mendesain materi edukasi keamanan dan ketahanan siber yang diperuntukkan bagi kalangan aparatur negara. Selanjutnya, FH UI bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Microsoft Indonesia mewadahinya dalam sebuah program yang diberi nama Digital Resilience and Cyber Security Academy.
Dekan FH UI, Dr. Edmon Makarim, menyampaikan bahwa akademi ini merupakan wadah triple helix untuk saling berkolaborasi dalam hal pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Harapannya kolaborasi tersebut dapat meningkatkan kualitas ekosistem digital Indonesia, sehingga setiap penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia dapat beroperasi secara aman, andal, dan bertanggung jawab.
Pada awal Desember 2022, Digital Resilience and Cyber Security Academy menyelenggarakan kegiatan pertama, yaitu Training of Trainers Digital Resilience and Cyber Security for Government Officials. Sebanyak 30 orang aparatur negara rencananya akan dilatih untuk memiliki kompetensi sebagai Digital Resilience and Cyber Security Trainers.
Direktur Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Mohammad Ikro, M.Si., mengatakan, “Selaras dengan capacity building pada Global Cybersecurity Index (GCI), maka bidang keamanan siber memerlukan SDM nasional dengan kapabilitas yang sesuai dengan perkembangan teknologi maupun ancaman siber yang ada. Peningkatan kapabilitas SDM merupakan suatu kebutuhan yang mutlak perlu menjadi perhatian nasional,” ujarnya.
Pada tahun 2020, Indonesia berhasil menempati peringkat 24 pada GCI. Peringkat ini meningkat dari sebelumnya, di mana Indonesia berada di urutan 41 pada tahun 2018 lalu. Indonesia sendiri pada tingkat regional, menempati peringkat 16 di Asia Pasifik dan peringkat 3 di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia.
Pembicara selanjutnya, Director of Corporate Affairs Microsoft Indonesia, Ajar Edi, menyampaikan, bahwa Microsoft menemukan ancaman dalam sehari lebih dari 24 triliun signal yang diterima. Dalam membantu ketahanan Indonesia dari ancaman siber tersebut, Microsoft dapat berkontribusi dengan kompetensinya dalam mengidentifikasi hal tersebut.
“Di sisi lain cybersecurity menurut pengamatan kami, tentu menjadi yang critical. Harapannya perbincangan tentang cybersecurity tidak hanya muncul ketika ada hal yang keluar menyedot atensi banyak pihak, tetapi ini sudah menjadi sebuah kebutuhan yang nyata. Jadi harus ada keselarasan baik dalam menyiapkan regulasi, menyiapkan kompetensi atau kemampuan, dan terus menumbuhkan semangat bersama (untuk meningkatkan kualitas keamanan siber Indonesia),” ujar Ajar Edi.
Cyber Security & Compliance Specialist Microsoft Indonesia, Fransiskus Indromojo dalam closing statement-nya menyarankan agar aparatur negara tidak melupakan pengetahuan tentang Cloud karena adoption cloud saat ini sedang tinggi. “Undang-undang yang cukup mendukung saya rasa tidak lagi luput dari pencakupan untuk penerapan teknologi Cloud tentunya terutama di pemerintahan. Dan juga dari sisi kompetensi itu perlu ditekankan bahwa memang security itu harus berdasarkan suatu framework. Memang kesannya prosedural tetapi dalam menerapkan framework itu cukup penting karena untuk mengurangi risiko-risiko yang tidak diinginkan,” ujar Fransiskus.
