Rabu (29/7/2015), Badan Pengkajian MPR RI bekerja sama dengan Universitas Indonesia menyelenggarakan seminar nasional dengan tajuk “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat”. Seminar yang diadakan di Balai Sidang UI ini dihadiri sejumlah pakar dan akademisi. Di antaranya adalah Prof. Satya Arinanto, Prof. Yusril Ihza Mahendra, serta sosiolog dan pengamat sosial politik Dr. Arief Munandar, S.E., M.E.
Arief Munandar menuturkan wacana yang diangkat dalam seminar ini bukan hanya soal GBHN atau SPPN, tetapi tentang membangun daya saing bangsa. Menurutnya, bangsa yang berdaya saing adalah bangsa yang memiliki kapasitas tinggi untuk melakukan tindakan kolektif. Untuk membentuk masyarakat tersebut diperlukan suatu strategi, yaitu dengan membangun bangsa sebagai entitas kesadaran spiritual yang ketika bertemu dengan individu-individu yang independen akan menghasilkan entitas yang holistik.
Sementara itu, berbicara mengenai persatuan dan ketatanegaraan, Yusril Ihza Mahendra menuturkan bahwa Indonesia terdiri atas suku-suku dan agama-agama yang sudah ada sebelum negara ini terbentuk. Hal tersebut tidak direncanakan, tetapi lahir dari proses yang sangat panjang. Fakta inilah yang tidak didapat pada bangsa-bangsa lain.
Yusril menyatakan, Indonesia sebagai negara kesatuan telah memproklamasikan diri sebagai bangsa yang satu untuk semua dan semua untuk satu. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang satu, semua rakyat berhak ikut serta dalam pemerintahan dan berhak menyuarakan aspirasinya.
Belajar dari orde baru, Yusril mengatakan bahwa di dalam MPR, sudah seyogianya seluruh rakyat turut berpartisipasi dan mempunyai wakil. Yusril menambahkan, perlu ada formula untuk memberikan tempat bagi masyarakat suku tertentu, yaitu dengan mengangkat utusan daerah dan utusan golongan dengan porsi tertentu.
Hal ini dilakukan agar daerah dan golongan minoritas tersebut dapat merasa dihargai sebagai orang Indonesia. Dengan mengangkat anggota suku dan golongan minoritas untuk duduk di kursi MPR, tidak akan ada lagi masyarakat Indonesia yang merasa teralienasi dari bangsanya sendiri. Di samping itu, Yusril menekankan bahwa MPR sebagai cerminan dan miniatur bangsa perlu direvitalisasi agar sesuai dengan cita-cita the founding fathers dan tuntutan masa depan, sehingga nantinya MPR dapat berfungsi sebagai penyerap aspirasi yang memajukan seluruh rakyat Indonesia.
Penulis: Kelly Manthovani
