Anak membutuhkan tempat yang layak untuk tumbuh dan berkembang. Untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di kota-kota di Indonesia perlu digalakkan.
Tertarik mengkaji hal tersebut, Jeanne Novaline Tedja, Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial dari FISIP UI meneliti tentang KLA dalam disertasinya yang berjudul “Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak di Depok”. Disertasinya tersebut ia sampaikan dalam sidang promosi doktor pada Senin (12/1/2015).
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise yang datang ke acara tersebut memberikan dukungan terhadap penelitian yang dilakukan Jeanne tentang KLA. ”Sangat mendukung karena sangat berhubungan dengan kebijakan. Kita membuat kebijakan itu berdasarkan hasil penelitian dan juga rekomendasi-rekomendasi yang sudah ada scientific evidence-nya,” kata Yohana.
Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) merupakan sebuah kebijakan nasional sebagai tindak lanjut Konvensi Hak Anak PBB tahun 1990 yang bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kota yang mengarah pada upaya menjamin terpenuhinya hak anak.
Dalam disertasinya, Jeanne menganalisis penyelenggaraan kebijakan KLA di Kota Depok, baik implementasi di tingkat kota maupun pelaksanaannya di lingkungan komunitas masyarakat Rukun Warga (RW).
Jeanne mengidentifikasi berbagai variabel dalam implementasi kebijakan di tingkat kota, di antaranya perencanaan pelaksanaan kebijakan, mobilisasi sumber-sumber daya, koordinasi Gugus Tugas KLA, dinamika internal dimana komunikasi, leadership, dan komitmen pelaksanaan kebijakan memegang peranan penting serta kondisi ekonomi, sosial dan politik.
Dalam penelitiannya, Jeanne menemukan bahwa partisipasi masyarakat di lingkungan RW menjadi kunci yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA tersebut. Jeanne menghasilkan kuadran tipologi penyelenggaraan kebijakan KLA dilihat dari identifikasi implementasi kebijakan di tingkat kota dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan komunitas RW.
Tipe penyelenggaraan kebijakan KLA yang paling ideal, menurutnya, yaitu ‘Tipe Kota-Komunitas Terintegrasi’ adalah tipe penyelenggaraan kebijakan KLA yang terintegrasi dimana implementasi kebijakan di tingkat kota dan pelaksanaan di lingkungan komunitas RW nya memenuhi semua variabel-variabel yang telah diidentifikasi dalam penelitian.
Disertasi ini pada akhirnya melahirkan model teoritik peneliti, yaitu Model Proses Penyelenggaraan Kebijakan KLA yang dapat menjadi panduan bagi pemerintahan kota atau kabupaten seluruh Indonesia. Dalam rekomendasinya, Jeanne menyampaikan, bahwa pemerintah kota perlu melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, modal fisik seperti bangunan sekolah dan fasilitas kesehatan. Hal tersebut dilakukan agar hak anak dapat dipenuhi, dapat menyalurkan minat dan bakatnya, serta memaksimalkan potensi yang dimilikinya.
Penulis : R. A. Khairun Nisa
