Depok-Angka harapan hidup penduduk Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu 68,25 tahun berdasarkan data World Population Prospects: The 2022 Revision oleh PBB. Capaian usia pada angka tersebut perlu dibarengi dengan pemahaman mengenai asuransi. Hal tersebut disebabkan karena semakin bertambahnya usia, kondisi kesehatan pun cenderung menurun. Sehingga, pemenuhan kebutuhan jaminan sosial seseorang dapat dilakukan melalui kepemilikan asuransi. Jika dilihat dari angkanya, tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat penetrasi asuransi di Indonesia pada 2021 baru mencapai 3,18 persen, yang terdiri dari penetrasi asuransi sosial 1,45 persen, asuransi jiwa 1,19 persen, asuransi umum 0,47 persen, dan sisanya adalah asuransi wajib.
Melihat kondisi tersebut, program studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia (UI) menginisiasi kuliah umum bertema “Social Security Education and Awareness” pada Selasa (12/09/2023). Kuliah umum tersebut menghadirkan Prof. Shigenori Ishida, Ph.D, Professor of Social Security and Insurance Economics Kansai University, dan Yoshihiko Ono, JICA Research Team Member of Social Security Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Prof. Shigenori Ishida menyampaikan risiko umur panjang dan cara mengatasinya. Risiko umur panjang kerap dikaitkan dengan jaminan sosial. Menurutnya, jaminan sosial dapat diartikan sebagai area persilangan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial ketenagakerjaan, yang terkait dengan kebijakan regional, administrasi, kehidupan sehari-hari, dan keluarga. Ia menjelaskan, “Tingkat kelahiran yang sangat rendah dan masyarakat yang menua, serta dampak dari masyarakat yang hidup sendiri akan membuat rantai negatif seperti peningkatan jumlah orang lanjut usia dan tanggungan, peningkatan beban nasional, akan menimbulkan pengurangan perilaku konsumtif, biaya tenaga kerja, dan penurunan manajemen secara menyeluruh.”
Risiko umur panjang akan memperpanjang kondisi nonproduktif yang akan memengaruhi perekonomian negara. Sehingga, diperlukan peningkatan penerimaan negara melalui sumber pajak masyarakat produktif. Pemasukan uang pajak tersebut kemudian dikelola untuk program pensiun bagi masyarakat dengan umur panjang.
Ia juga menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan adanya national pension. National pension ini menjadi aspek penting yang harus dipahami, terutama bagi mahasiswa yang mendalami keilmuan asuransi dan aktuaria, untuk membangun ekonomi di masa depan. Idealnya, dalam menyiapkan kehidupan pascapensiun, seseorang sebaiknya memiliki dua jenis asuransi yang merupakan gabungan dari asuransi nasional dan asuransi swasta.
Senada dengan penyampaian Prof. Shigenori Ishida, Yoshihiko Ono juga mengatakan bahwa jaminan sosial merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah negara. Ia membandingkan social security di Jepang dan Indonesia. Terdapat beberapa labor and social insurance system secara umum di Jepang, misalnya jaminan sosial kesehatan, sekolah, maupun bagi karyawan, serta jaminan bagi warga negara yang memiliki usia di atas enam puluh tahun. Pemerintah Jepang juga memberikan gaji atau bonus kepada karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu jaminan sosial yang efektif melalui program Jaminan Hari Tua (JHT). Pembiayaan program tersebut berasal dari pembayaran berkala oleh pengusaha dan pekerja. Tujuan JHT yakni memberikan penghargaan ketika karyawan telah pensiun, mengalami cacat tetap, atau meninggal dunia. Sehingga, kesejahteraan para pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta, lebih terjamin.
Ia juga menyatakan bahwa sebagai mahasiswa yang memiliki wawasan di bidang asuransi, mahasiswa Administrasi Asuransi dan Aktuaria dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk berperan sebagai penyampai pesan kepada generasi muda mengenai pentingnya jaminan sosial. “Gerakan yang dilakukan pemerintah bersama mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi. Sebagaimana telah diterapkan pemerintah Jepang, pemerintah Indonesia juga harus percaya bahwa pemahaman komprehensif tentang jaminan sosial itu penting bagi tiap warga negara,” kata Yoshihiko pada kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Intraco Gedung VC Vokasi.
Kesadaran akan jaminan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menjadi tugas setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk kebijakan jaminan sosial dengan menggunakan hak pilihnya. Dengan cara tersebut, mahasiswa dapat berperan penting sebagai agen perubahan dalam mendorong masyarakat yang memprioritaskan dan menghargai jaminan sosial demi kesejahteraan seluruh warga negara.
Padang Wicaksono, S.E., Ph.D, Direktur Program Pendidikan Vokasi UI, mengapresiasi kuliah umum yang diselenggarakan tersebut. Menurutnya, mahasiswa perlu menjadi insan yang aktif dalam meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan pemberian pemahaman mengenai asuransi dan jaminan sosial kepada masyarakat. “Di samping itu, saya juga berharap agar Kansai University dapat menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia guna membangun kolaborasi di bidang pendidikan, riset, maupun peningkatan kualitas mahasiswa di masing-masing kampus,” tambah Padang.
Penulis: Humas Vokasi/editor: Finda Salsabila
