Depok, 15 Agustus 2023. Menindaklanjuti kerja sama yang telah terjalin pada tahun 2021, Universitas Indonesia (UI) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali mengukuhkan kerja sama dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang Ilmu Administrasi. Melalui Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI, kerja sama ini akan memfasilitasi dan memberikan kesempatan pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) BPKP untuk mengikuti pendidikan lewat program Credit Earning atau program lainnya yang ditawarkan Center for Independent Learning UI ( CIL).
Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., mengatakan kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah dilakukan antara UI dengan BPKP pada tahun 2021 yang lalu. “Kerja sama ini bertujuan untuk mengolaborasikan dan menyinergikan program dan kegiatan para pihak terkait kompetensi sumber daya manusia dalam bidang ilmu Administrasi untuk mendukung penguatan pengawasan internal,” ujarnya.
Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini ditandai dengan penandatangan yang dilakukan oleh Dekan FIA UI, Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M., dan Sekretaris Utama BPKP, Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak, MM, M.Ak., berlangsung di Auditorium Gandhi, Gedung BPKP Pusat, Jakarta Timur pada Jumat (11/08/2023). Program Credit Earning yang akan diberikan adalah pada program studi Magister dan Doktor Ilmu Administrasi. Selain itu, FIA UI juga akan membantu dalam pengembangan kebijakan dan inovasi pengawasan internal melalui pemanfaatan hasil riset terapan atau kajian yang dilakukan secara akademis.
“Di sisi lain, BPKP dapat membantu UI di dalam mengembangkan kurikulum dan materi perkuliahan serta tenaga pengajar pada Program Magister Ilmu Administrasi, Peminatan Administrasi Pengawasan di FIA UI. Program Magister tersebut dibentuk dalam rangka upaya UI bersama-sama dengan BPKP untuk mempersiapkan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang handal dan profesional,” kata Prof. Ari.
Melalui kerja sama ini, Rektor UI berharap para mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi, Peminatan Administrasi Pengawasan juga dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan program non degree/profesional dan ujian sertifikasi Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) yang diselenggarakan oleh BPKP. “Semoga kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh APIP dan ASN lainnya, baik di pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten, serta kerja sama antara BPKP dan UI terus melaju untuk mendukung Indonesia Maju dan Hebat,” kata Rektor UI menutup pidatonya.
Pada kesempatan itu Kepala BPKP Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A., CSFA., CGCAE., CIAE., menyebut bahwa dewasa ini banyak hal yang disampaikan di kampus-kampus Indonesia berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan bahkan ada yang sudah tidak relevan. “Seperti adanya program pengawasan yang baru, karena ada peraturan baru, dan itu tidak sama dengan yang diajarkan sehingga disekolahkan maupun tidak disekolahkan tidak ada pengaruhnya. Harusnya saat jenjang pendidikannya naik, diharapkan menjadi lebih ahli lagi, tapi ini tidak karena apa yang diajarkan berbeda dengan apa yang dipraktikkan di lapangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yusuf Ateh mengatakan antara teori dan kondisi yang ada tidak bisa dihubungkan. Menurutnya, hal tersebut menjadi landasan mengapa perjanjian ini diperlukan agar ada koneksi antara yang dipelajari dengan yang dikerjakan. “Saya harap selanjutnya ada diskusi lebih lanjut dari apa saja yang dibutuhkan karena mengingat pentingnya peningkatan kompetensi SDM, khususnya pada bidang pengawasan, di lingkungan BPKP,” kata Yusuf Ateh.
