Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia (DPPM UI) gelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah tujuan destinasi pengabdian masyarakat (pengmas), pada Jumat (22/7). Acara koordinasi melalui Zoom Meeting ini memberikan kesempatan kepada para Pengabdi UI untuk berinteraksi langsung dengan pemerintah daerah setempat.
Direktur DPPM UI, Agung Waluyo, Ph.D., menyampaikan, rapat koordinasi ini diperlukan agar tujuan pengabdian masyarakat dapat tercapai. “Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap dapat memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu dari Pemerintah Daerah terkait apa yang akan dilakukan UI di daerah tujuan pengmas. Semoga pengabdian yang dilakukan sivitas akademika UI berdampak nyata dalam penghapusan permasalahan di daerah demi tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs),” jelas Agung.
Rapat koordinasi ini menghadirkan perwakilan dari sepuluh daerah tujuan pengmas, yaitu Lombok Timur, Kepulauan Seribu, Sumedang, Likupang, Labuan Bajo, Banyuwangi, Tenjolaya, Kampung Bungin, Pandeglang, dan Buleleng. Setelah pemaparan umum, peserta dibagi dalam breakout room yang mempertemukan para Pengabdi UI dan pihak pemerintah daerah.
Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmi, menyambut baik kolaborasi dengan Tim Pengmas UI. Menurut Sukiman, Program Pengabdian Masyarakat UI merupakan ajang memperkenalkan Lombok Timur secara nasional. Oleh karena itu, mereka menyambut dengan antusias kedatangan para Pengabdi UI dan memberikan bantuan terkait perizinan dan teknis pelaksanaan kegiatan di lokasi pengmas.
“Kami sangat senang karena teman-teman dari UI datang untuk membantu kami menangani permasalahan yang ada di masyarakat. Kami menerima dengan tangan terbuka kehadiran teman-teman dari UI dan akan membantu pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan maksimal. Semoga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Lombok Timur,” kata Sukiman.
Salah satu pengabdi yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum UI, Dania bersama timnya telah menyiapkan strategi untuk menangani stunting di Kecamatan Sembalun melalui penyusunan kebijakan. Dania pun bertanya terkait kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Lombok Timur untuk mengatasi permasalahan stunting di daerah tersebut.
Menurut Sekretaris Daerah Lombok Timur, Juaini Taofik, Pemerintah Lombok Timur telah membuat berbagai regulasi dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan stunting. Pemerintah Lombok Timur juga memiliki program insentif bagi desa yang berhasil menekan angka pernikahan dini dengan hadiah berupa umrah bagi perangkat desa. Menurut Juaini, program tersebut terbukti mampu mengurangi angka stunting di beberapa desa.
Dengan adanya kolaborasi ini, baik Pengabdi UI maupun Pemerintah Lombok Timur berharap kedepannya akan ada program-program lain untuk mengatasi permasalahan stunting serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat Lombok Timur.
Penulis: Satrio Alif| Editor: Sasa
