GURU BESAR FHUI: ATUR PERIZINAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA MELALUI KONSESI Selama 77 tahun kemerdekaan Indonesia, kegiatan pengusahaan pertambangan di Indonesia dilaksanakan dengan berbagai nomenklatur, kecuali konsesi. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, konsesi didefinisikan sebagai Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan...Read More

Berbagai insiden siber terutama menyangkut terungkapnya data pribadi yang seharusnya dilindungi mengindikasikan pentingnya memperkuat kompetensi dari para pihak yang bekerja pada pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi. Aparatur negara yang merupakan salah satu pemangku kepentingan wajib memiliki kompetensi tersebut, karena seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, pasti merupakan pengendali data pribadi...Read More

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan pada 2021 menunjukkan angka prevalensi balita stunting di Banten masih di atas rata-rata nasional, yaitu 24,5%. Dari angka tersebut, Pandeglang menyumbang angka terbanyak, yaitu 37,8%. Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebenarnya sudah mengupayakan percepatan penurunan angka stunting yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Upaya ini nampaknya belum efektif ...Read More

Kripto (cryptocurrency) merupakan investasi mata uang digital yang kian diminati oleh masyarakat Indonesia. Pada perkembangannya, aset kripto sering menimbulkan masalah yang diakibatkan ketidaktahuan investor dalam melakukan transaksi atau perdagangan aset kripto. Di Indonesia kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun secara resmi diakui sebagai sebuah aset. Untuk itu, perlu adanya edukasi dan literasi...Read More

[vc_row content_placement=”middle”][vc_column][vc_single_image image=”2479534″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][BERITA DUKACITA] Seluruh keluarga besar Universitas Indonesia turut berduka yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semoga beliau diberikan tempat terbaik di sisi-Nya serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. #UniversitasIndonesia[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]Read More

Atas sumbangsih dan jasa-jasanya dalam hubungan antara Indonesia dan Jepang, dua guru besar Universitas Indonesia, yakni Prof. Dr. Bambang Wibawarta, M.A dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., menerima Penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang Tahun 2022 (Reiwa 4) pada Kamis (04/08) seperti dimuat dalam rilis pada website https://www.id.embjapan.go.jp/news22_41.html. “Tentu saja (saya) gembira, penghargaan ini tidak...Read More

Buku karya dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, bersama Peneliti Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, M. Arief Wicaksono, yang berjudul “Gender-Based Violence in South-East Asia” diterbitkan oleh penerbit buku internasional, Springer Link –platform penerbit yang menyediakan akses mudah ke artikel jurnal peer-preview, e-book, dan sumber daya lainnya, terutama...Read More

Eksistensi ketahanan dan keamanan siber menjadi salah satu pembahasan di G20 sejak beberapa tahun lalu. Keamanan dan ketahanan siber merupakan fondasi utama dari berlangsungnya proses digitalisasi kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan perekonomian. Kondisi tersebut semakin penting mengingat fakta bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta orang yang menjadikan Indonesia berada di peringkat keempat pengguna internet...Read More

Dalam upaya melaksanakan mandat Pasal 69 UU 32/2014 dan juga amanat Presiden untuk menjadikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai embrio “Indonesian Coast Guard”, pemerintah Indonesia membuat kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut Indonesia dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi...Read More

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., akademisi dan diplomat, pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman (1974-1978) dan Menteri Luar Negeri (1978-1988). Ia memiliki banyak kontribusi pada perkembangan hukum internasional Indonesia, dan pemikirannya menghasilkan banyak konsep dalam hukum internasional yang diterapkan. Hal itu membawa manfaat bagi Indonesia dan masyarakat internasional. Ia berperan dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)...Read More