ASEAN Study Center (ASC) Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UI menggelar seminar nasional dengan tema “Japan’s New Security Policy and Regional Response in Southeast Asia” pada Kamis (18/2/2016) di Auditorium Juwono Sudarsono, Gedung F, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI.
Seminar tersebut membahas persoalan kebijakan keamanan Jepang yang baru dan dampaknya bagi stabilitas di Asia Tenggara.
Pada seminar yang dimoderatori oleh Dr. Ali A. Wibisono dari Departemen Ilmu Politik UI itu, hadir tiga orang pembicara, yaitu Prof. Dr. Satoru Mori dari Hosei University, Jepang, Prof. Dr. Hikmanto Juwana selaku Guru Besar Hukum Internasional UI, dan Brigjen TNI Drs. Jan Pieter Ate, M.Bus., M.A.
Prof. Satoru Mori memaparkan bahwa tentangan keamanan Asia Timur yang paling utama, datang dari dua negara, yaitu Korea Utara dan Tiongkok.
Menurutnya, tren utama dalam dinamisasi geopolitik di wilayah Asia Timur adalah adanya hubungan perekonomian dengan Tiongkok, peningkatan ketegasan Tiongkok dan Korea Utara, peningkatan keterlibatan Amerika Serikat dalam bidang keamanan, dan keseimbangan tindakan yang dilakukan oleh negara-negara regional.
Untuk merespon hal itu, Prof. Satoru menjelaskan, “Jepang memiliki kebijakan keamanan baru yang digagas oleh Perdana Menteri Shino Abe pada September (2015—red),” tuturnya.
Menurut Satoru, Perdana Menteri Abe menerapkan adanya revitalisasi ekonomi dengan tajuk “Abendomics”, “Trans-Pacific Partnership” untuk domestik, dan penerapan peningkatan kerja sama keamanan dengan asing yang bertajuk “Proactive Contribution to Peace Based on The Principle of International Cooperation”.
Prof. Satoru juga menjabarkan bahwa realisasi dari kebijakan tersebut terdiri dari empat langkah, yaitu dengan memperluas ruang lingkup kegiatan Japan Self Defense Force (JSDF), meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, memperkuat kapasitas like-minded terhadap negara, dan membentuk kembali JSDF untuk meningkatkan kapasitas.
Menurut Brigjen Jan Pieter, Indonesia memiliki kesempatan yang baik terkait dengan kebijakan militer Jepang karena Jepang berniat untuk menerapkan kebijakan secara proaktif.
“Membangun dialog dengan Jepang merupakan hal yang sangat penting. Peluang yang bagus untuk saling bekerjsa sama dalam banyak isu, transparan, dan sama-sama melihat masa depan yang lebih baik,” tuturnya.
Penulis: Frista Nanda Pratiwi
