Menanggapi dinamika perubahan internasional, Indonesia dipandang perlu untuk memetakan mitra non tradisionalnya yang potensial, antara lain di kawasan Afrika dan Amerika Latin. Dalam era globalisasi dewasa ini, faktor jarak geografis tidak lagi menjadi alasan utama untuk melihat hubungan ekonomi antarnegara. “Menguatnya interdependensi antarnegara serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang cepat dan pesat mestinya dapat mendorong peningkatan hubungan ekonomi antarnegara. Menyadari hal tersebut, diplomasi ekonomi yang solid menjadi satu tool yang perlu dioptimalkan dalam memperluas kerja sama ekonomi tersebut,” ujar Prof. Dr. Drs. Fredy Buhama Lumban Tobing, M.Si., dalam upacara pengukuhan Guru Besarnya yang dilaksanakan secara daring dan luring pada Sabtu (06/08).
Dalam pidato berjudul “Diplomasi Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Optimalisasi Multilevel dan Multitrack Diplomacy”, Fredy menambahkan, Indonesia dipandang perlu merumuskan strategi terintegrasi dalam menjalankan diplomasi mengingat bahwa tujuan diplomasi haruslah merupakan agenda nasional. “Dalam hal ini disarankan agar Indonesia lebih aktif lagi memanfatkan berbagai fora kerja sama internasional. Jadi sebenarnya sudah muncul kesadaran mengenai pentingnya kita mengubah cara pandang baik dalam hal esensi berdiplomasi itu sendiri maupun terkait dengan fokus kawasannya yakni dengan menerapkan integrated multilevel diplomacy,” kata Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional.
Secara teoritik, diplomasi ekonomi menyangkut aktivitas-aktivitas yang meliputi negosiasi dan kerja sama secara sukarela melalui regulasi yang tidak mengikat (soft type regulations) hingga penciptaan dan penegakan aturan (enforcement binding rules) dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dan penggunaan cara-cara ekonomi untuk meningkatkan stabilitas politik. Fredy menjelaskan ada lima jenis bentuk/alat diplomasi ekonomi yang disodorkan oleh Okano-Heijmans, yaitu diplomasi komersial (commercial diplomacy), diplomasi perdagangan (trade diplomacy), diplomasi keuangan (financial diplomacy), bujukan (inducements) dan sanksi (sanction), yang menghasilkan variasi aktivitas/media yang digunakan.
“Berkaca dari upaya memperkuat dan memperluas mitra baru Indonesia di kawasan Amerika Latin, membangun narasi sebagai langkah awal pembentukan grand strategy perdagangan Indonesia ke depan menjadi sebuah keniscayaan. Dengan menggunakan strategi diplomasi ekonomi dalam kerangka konsep multilevel dan multitrack, optimalisasi perdagangan dapat dilakukan dalam kerangka multilevel tidak hanya oleh aktor pemerintah, namun juga oleh kelompok bisnis, namun tetap dalam kendali pemerintah sebagaimana budaya ekonomi politik Indonesia selama ini. Hal ini tentu bertujuan untuk tetap menjaga kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal di tengah daya saing global,” ujar Fredy.
Menurutnya, melalui multitrack diplomacy berbagai aktor dilibatkan dalam proses perdagangan internasional. “Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melibatkan dan memfasilitasi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk membuka relasinya dengan berbagai perusahaan di kawasan dengan potensi mitra baru. Business to Business yang terjalin akan mengoptimalkan capaian dalam diplomasi ekonomi Indonesia. Selain itu, dibutuhkan pula diversifikasi aktor komoditas unggul Indonesia yang telah menempati posisi strategis dalam komoditas ekspor dunia, yakni dengan mendorong pegiat UMKM sebagai manifestasi diplomasi ekonomi Indonesia. Dengan demikian, tidak hanya melakukan perjanjian diantara para elit dalam pertemuan-pertemuan bilateral maupun multilateral, diplomasi ekonomi juga seyogyanya digerakkan dengan konektivitas antar individu. Dengan harmonisasi berbagai aktor tersebut, maka diharapkan upaya ekspansi dan penetrasi pasar bagi produk-produk Indonesia semakin masif, intensif, dan inklusif,” katanya memberi masukan bagi pemerintah dalam menjalankan diplomasi ekonomi Indonesia dengan mitra potensialnya.
Di akhir pidatonya, Fredy menyampaikan bahwa grand strategy diplomasi ekonomi Indonesia, khususnya dalam bidang perdagangan, harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global yang terjadi saat ini dan ke depan. Dalam pengukuhan guru besarnya turut hadir secara luring Ketua Umum Punguan Ompu Raja Jaejae Lumban Tobing Jabodetabek, Irjen Pol (Purn) Drs. Erwin T P Lumban Tobing; dan Rektor/Guru Besar Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Prof. Dr. Paiman Raharjo, M.M., M.Si.; serta hadir secara daring Ketua Senat Akademik Universitas Prof. Nachrowi Djalal Nachrowi, M.Sc., M.Phil., Ph.D., serta para guru besar UI lainnya.
Selama kariernya menjadi akademisi, Fredy pernah menjabat sebagai Dekan FISIP UPN “Veteran” Jakarta periode 2009 – 2013. Pada tahun 2019, ia terpilih menjadi Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (Wakil Dosen) dengan masa jabatan 2019 – 2024. Fredy menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik/Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) pada tahun 1987. Kemudian, di kampus yang sama, tahun 1998 Fredy menyelesaikan program Magister Ilmu Politik. Ia berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Politik di FISIP UI pada tahun 2012.
Dalam periode 2017-2021, terdapat 10 karya ilmiah terbaru Fredy, diantaranya berjudul “Turkish Islam-Nationalism Under AKP: A New Model For The Muslim World?” Global: Jurnal Politik Internasional (2021); “Will ‘Sustainable Development’ Live up to its Promises?: The Paradox of Human-centred Development Strategies.” IR-UI Commentaries (2020); “Globalisasi dan Pembangunan Infrastruktur Maritim Indonesia di Bidang Konektivitas dan Sistem Logistik (2014—2019)” Journal of International Studies (2020); “Functional Multi-track and Multilevel Economic Diplomacy to Strengthen Trade Relations Between Indonesia, Chile, and Peru: Conditions for Success.” Jurnal Internasional bereputasi dan terindex Scopus, Regions and Cohesion (2020), dan “The Internationalization of Renminbi.” INTERMESTIC, Journal of International Studies (2019).
