Santer terdengar akhir-akhir ini, kekerasan meletus di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang banyak dihuni Muslim Rohingya.
Peristiwa yang menimpa masyarakat Rohingya ini sangat dikait-kaitkan erat dengan konflik keagamaan karena status warga yang kebanyakan muslim.
Menanggapi hal ini, guru besar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana, mengatakan masalah di Rohingya tidak berkaitan dengan agama, melainkan karena tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga Myanmar selama berpuluh-puluh tahun.
Masalah lainnya adalah adanya pembiaran pemerintah Myanmar atas perlakuan tidak manusiawi aparat keamanan terhadap etnis Rohingya, sehingga terjadi eksodus besar-besaran etnis tersebut.
Berbagai pejabat dan tokoh dunia telah mengkategorikan hal ini sebagai ethnic cleansing dan genosida, yang merupakan kejahatan internasional.
Selain itu, menurutnya tuntutan suara-suara yang menginginkan Indonesia memanggil pulang dubes Indonesia di Myanmar, tidaklah tepat.
Tidak tepat karena konflik Rohingya bukanlah konflik antar Indonesia dengan Myanmar, selama ini hubungan kedua negara baik-baik saja. Akan terasa aneh bila Indonesia sampai harus melakukan pemanggilan dubes.
Menurutnya, masalah Rohingya ini juga tidak seharusnya menjadi amunisi untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi-JK.
Presiden, masih kata Hikmahanto, sudah mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan. Namun, karena besarnya permasalahan, upaya yang saat ini dijalankan oleh pemerintah Indonesia terlihat belum memadai.
“Tindakan pemerintahan Jokowi sudah sangat maksimal bila dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga yang sejak awal sudah menyatakan tidak akan menerima pengungsi asal etnis Rohingya,” jelasnya.
Hikmahanto meminta masyarakat dalam mengekspresikan kemarahan terhadap pemerintah Myanmar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan atas simbol Myanmar di Indonesia.
Selain merupakan tindakan kriminal, tindakan tersebut akan kontraproduktif dengan upaya pemerintah meminta pemerintah Myanmar mengakhiri apa yang dilakukan aparatnya.
“Justru tindakan masyarakat yang liar akan menjadi beban bagi pemerintah ketika berhadapan dengan pemerintah Myanmar. Masyarakat harus dewasa dan percaya kepada pemerintah,” pungkasnya.
Sumber: Detik.com
Editor: Wanda Ayu A.
