Sejatinya, kunci dari birokrasi yang sukses adalah kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kemampuan untuk dapat berpikir lebih maju (thinking ahead). Hal ini disampaikan oleh Dr. Rudiarto Sumarwono, M.M. selaku Komisioner Pengawasan JPT Wilayah 1 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada saat acara talkshow yang mengangkat tema “Inovasi dan Tata Kelola Pengisian Pejabat Publik Masa Kini di Indonesia.” Acara ini juga merupakkan rangkaian Dies Natalis ke-8 FIA UI.
Dr. Rudiarto Sumarwono, M.M juga menekankan bahwa Agenda Reformasi Manajemen ASN Nasional Comfort Zone ke Competitive Zone. “ASN berpindah dari zona yang nyaman menuju zona yang kompetitif. Paradigmanya juga akan berpindah dari skema rule-based bureaucracy menjadi performance based bureaucracy, sehingga kita bisa menuju dynamic governance, dimana pengembangan potensi sumber daya manusia menjadi kunci pembangunan negara.” Dirinya juga menambahkan bahwa kinerja ASN pada masa lalu tergolong rendah, mutu manajemen sumber daya manusia ASN masih kurang baik, intervensi politik dalam pengisian jabatan yang tinggi, serta distribusi ASN yang kurang merata dan banyak jabatan diisi oleh orang-orang yang tidak sesuai klasifikasi.
“Pada masa itu juga transaksi jual beli jabatan sangat tinggi, banyak pejabat yang tidak netral,” ujarnya.
Ia menyampaikan arahan dari Presiden Republik Indonesia dalam agenda reformasi birokrasi, yaitu diantaranya penyederhanaan birokrasi dan pembangunan SDM. “Maka adanya sistem merit menjadi sebuah keharusan. Sebuah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa unsur diskriminasi,” ujar Rudiarto.
Dalam sambutannya, Wakil Dekan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Dr. Fibria Indriati menyampaikan bahwa dengan adanya acara ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan insight dari prakrtisi terkait Inovasi dan Tata Kelola Pengisian Pejabat Publik Masa Kini di Indonesia. Ia menjelaskan ,”Di Indonesia sering kali kita menghadapi tantangan dan masalah dalam hal tersebut, sehingga pemerintah melakukan berbagai inovasi untuk mengatasinya dan juga memperbaiki tata kelola,” kata Dr. Fibria.
