id sipp@ui.ac.id dan humas-ui@ui.ac.id +62 21 786 7222

Pemuda dan Kebijakan Publik dalam Sarasehan Untuk Negeri 2018

Universitas Indonesia > Berita > Pemuda dan Kebijakan Publik dalam Sarasehan Untuk Negeri 2018

Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI melaksanakan acara Sarasehan Untuk Negeri (SERUNI) 2018 di Auditorium Soeriaatmadja, FEB UI, Kamis (4/10). Talkshow dengan tema besar“The Runner: Medicating our Motherland” menghadirkan beberapa pembicara dengan berbagai perspektif untuk membahas permasalahan krusial yang dihadapi Indonesia mulai dari bidang ekonomi, sosial, hingga politik.

Tema SERUNI kali ini, mendiskusikan peranan anak muda sebagai generasi penerus dalam membuat kebijakan yang tepat untuk kemajuan Indonesia. Menurut ketua pelaksana acara, saat ini Indonesia sedang mengalami berbagai penyakit sosial. Perspektif pemuda dalam mendefinisikan kondisi sosial di sekitar menjadi penting untuk membuat kebijakan yang tepat kedepannya.

 

Tema besar talkshow ini dipecah menjadi dua sub tema. Sub tema pertama, yaitu “Inspecting Past Public Policy” dan sub tema yang kedua ialah “Prospecting the Glory on Youth’s Hand”. Sesi diskusi pertama dengan tema“Inspecting Past Public Policy”dibahas langsung oleh pemangku jabatan yang sudah memiliki banyak pengalaman mulai dari bidang ketahanan, politik, hukum, dan ekonomi.

Tiga pembicara yang membahas tema itu diantaranya ialah: Jendral TNI (HOR) (Purn.) Luhut B. Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI 2016-2019), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2003-2008), Prof. Dr. Anwar Nasution (Deputi Senior Bank Indonesia 1999-2004).

Pembicara utama, Pak Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia memang akan selalu dihadapi dengan berbagai masalah. Akan tetapi, yang terpenting ialah strategi seperti apa yang harus dilakukan untuk membuat keputusan yang tepat untuk diterapkan.

Selain itu, kerja tim yang terintegrasi juga menjadi langkah yang krusial dalam membuat kebijakan publik.Selanjutnya, Pak Jimly Ashidieq juga menyampaikan bahwa kebijakan publik pemerintah Indonesia pada umumnya tidak dapat bertentangan dengan konstitusi tertinggi. Namun, jangan sampai hukum yang tertinggi itu membatasi dan menutup kreativitas.

Secara keseluruhan,sesi diskusi pertama ini membahas bagaimana kebijakan publik yang sudah ada itu dibentuk dan bagaimana seorang pemangku jabatan harus mengambil keputusan terkait dengan kebijakan publik.

Ketiga pembicara yang sudah memiliki banyak pengalaman terkait kebijakan publik Indonesia juga menceritakan pengalaman mereka selama berperan sebagai pemangku jabatan dalam pemerintahan Indonesia. Sesi diskusi“Inspecting Past Public Policy” menjadi sebuah refleksi dan pembelajaran bagi pemuda sebagai penerus bangsa dalam membuat kebijakan publik yang tepat untuk kemajuan Indonesia.

Related Posts

Leave a Reply