Departemen Hubungan Internasional FISIP UI bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri RI gelar seminar daring nasional yang berjudul “Penguatan Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan”. Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa (06/07/2021) melalui zoom meeting. Acara ini menghadirkan dua pembicara utama yaitu Meutya Viada Hafid (Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat) dan Teuku Faizasyah (Dirjen Kementerian Luar Negeri).
Sejarah peran Indonesia di Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) sudah mulai ketika Indonesia menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Hasil dari pertemuan tersebut menjadi dasar solidaritas dan kerja sama negara-negara berkembang yang saat itu baru terbebas dari kolonialisme. Kerjasama Selatan-Selatan saat ini semakin relevan dan penting, utamanya dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s).
Meutya mengatakan saat memberikan materi bahwa KSS merupakan bentuk skema kerja sama antar negara berkembang yang dilakukan melalui berbagai hubungan bilateral dan multilateral secara mutual. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan solusi-solusi bersama bagi pembangunan negara Selatan. Pemanfaatan KSS bagi kepentingan politik luar negeri Indonesia berhasil memperluas jaringan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Kebijakan luar negeri KSS akan tetap memainkan peran penting dalam menghadapi berbagai ancaman separatisme, terutama guna mencegah adanya internasionalisasi isu-isu separatisme di dalam negeri serta mengupayakan dukungan internasional terhadap integritas wilayah Indonesia.
Meutya menambahkan bahwa Indonesia dalam KSS mempunyai peran aktif salah satunya posisi Indonesia sebagai pemain global akan memberi nilai tambah dalam KSS dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan dan saling menguntungkan. KSS juga mempunyai tantangan yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s), perubahan iklim, kerjasama multi pihak seperti kerja sama dengan kementerian, lembaga, universitas dan parlemen.
Penguatan peran Indonesia dalam KSS pada tahun 2010-2012 memperkuat koordinasi dalam kerangka kerja sama institusional untuk ikut memerankan diplomasi pembangunan. Tahun 2015-2019 meningkatkan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam KSS serta meningkatkan peran Indonesia dalam mencakup intervensi kebijakan pengembangan KSS. Rancangan penguatan selanjutnya tahun 2020-2024 yaitu optimalisasi kerja sama pembangunan intenasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru serta perdagangan bebas aktif.
“Kepentingan nasional tentu saja menjadi perhatian juga, dalam konteks Kerjasama Selatan-Selatan di bidang politik yaitu citra positif peran dan kepemimpinan Indonesia serta memagari kepentingan Indonesia dari ancaman disintegrasi, bidang ekonomi Indonesia meningkatkan investasi dan perdagangan serta dalam bidang sosial budaya,” ujar Teuku sebagai pembicara kedua.
Sebagai penutup, Teuku mengatakan bahwa pada saat pandemi seperti saat ini KSS mempunyai empat tren pendekatan implementasi KSS global pasca pandemi Covid-19, yaitu inklusifitas dengan menerapkan kemitraan multipihak, fleksibilitas dengan prinsip demand-driven, transparan dengan melakukan sosialisasi dan membangun ruang komunikasi dengan multi-aktor untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi yang berfokus pada pendekatan jangka panjang berbasis prinsip solidaritas. Indonesia diharapkan bisa membangun suatu program pemetaan di bawah KSS. Selain itu, pemetaan tersebut sebaiknya dapat memberikan informasi bagi mitra pembangunan berupa negara dan sektor mana serta metode apa yang perlu diberikan dukungan.
Sumber: fisip.ui.ac.id
