Tema Presidensi G20 Indonesia 2022 “Recover Together, Recover Stronger” menyampaikan pesan bahwa diperlukan upaya bersama yang inklusif dalam mencari jalan keluar dan solusi atas pemulihan dunia akibat pandemi Covid-19. Berkaitan dengan hal itu, dalam penyelenggaraan konferensi internasional yang diadakan Universitas Indonesia (UI) di JW Marriot pada 15-16 Juni 2022, UI mengundang tiga peneliti dunia, yaitu Prof. Rifat Atun (Harvard University), Prof. Frank Jotzo (Australia National University), dan Prof. Glenn A. Woroch (UC Berkeley) untuk menyoroti permasalahan dunia seputar kesehatan, energi, dan ekonomi digital.
Ketiganya membahas tentang “Recommendation to Indonesia G20 Priority Issues”, dengan pembahasan tentang kualitas kesehatan yang buruk, energi fosil yang semakin langka, serta kesenjangan digital di banyak negara. Ketiga topik ini senada dengan tiga sektor prioritas yang dikaji dalam Presidensi G20 Indonesia, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi yang dinilai menjadi kunci pemulihan berkelanjutan. Hasil diskusi ini diharapkan memberikan gambaran dan wawasan bagi peneliti dan pemerintah Indonesia untuk menyukseskan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.
Menurut Prof. Rifat Atun, pandemi Covid-19 memberikan gambaran kondisi kesehatan dunia yang sebenarnya. Ketidakefektifan, inefisiensi, ketimpangan, dan responsif yang tidak memadai menjadi bukti buruknya kinerja sistem kesehatan dunia. Bahkan, Prof. Rifat memberikan gambaran buruknya kesehatan dunia telah tampak dari sebelum pandemi Covid-19 melanda. Salah satu contohnya adalah rendahnya penanganan diabetes di tengah tingginya angka penderita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Prof. Rifat pada 2019, dari 100% penderita diabetes, hanya 64% yang terdeteksi, 48% terdiagnosis, 45% mendapat perawatan, dan hanya 30% yang sembuh.
Meski begitu, Prof. Rifat membaca adanya peluang dari setiap krisis yang dihadapi masyarakat. Pandemi yang melanda dunia mendorong kita untuk membangun sistem kesehatan yang responsif dan tangguh. Oleh karena itu, diperlukan resiliensi sebagai upaya beradaptasi atas kondisi yang menekan. Untuk mengembangkan sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan, diperlukan upaya untuk membangun ketahanan internasional. Hal ini bisa dilakukan melalu tiga cara, yaitu mengubah narasi dari pembiayaan menjadi investasi; transisi sistem kesehatan manual ke sistem kesehatan digital; serta dibangunnya kemitraan strategis untuk menciptakan ekosistem inovasi.
Sementara itu, dalam bidang transisi energi, Prof. Frank Jotzo melihat sistem energi masa depan dunia bukan lagi bergantung pada bahan bakar fosil, melainkan pada energi terbarukan. Transisi ini tidak mudah bagi produsen dan eksportir bahan bakar fosil besar, seperti Indonesia dan Australia. Oleh karena itu, diperlukan sistem kerja sama yang adil dan transparan untuk memberikan peluang investasi bagi negara-negara tersebut untuk menciptakan produktivitas ekonomi internasional selama beberapa dekade.
Terbukanya peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia, Australia, dan negara-negara G20 lainnya akan melahirkan inovasi, investasi swasta, serta kemudahan dalam regulasi dan kebijakan. Ke depannya, yang harus dijalankan negara-negara ini adalah memobilisasi investasi untuk energi terbarukan, industri berat yang dimodernisasi, serta sistem transportasi yang diperbarui. Diharapkan, transisi energi tanpa karbon menjadi terjangkau dan menjadi investasi besar pada 2020–2030-an untuk produktivitas jangka panjang. Sistem energi dunia sebagian besar akan bergantung pada energi terbarukan sehingga peluang perdagangan terbuka untuk energi ramah lingkungan.
Dalam isu transformasi digital dan ekonomi, Prof. Glenn menyoroti adanya kesenjangan digital di beberapa negara, terutama negara yang memiliki akses internet terbatas. Kesenjangan ini terjadi karena tiga hal, yaitu belum terlayani karena tidak ada penyedia broadband di rumah atau bisnis; kurang terlayani karena tidak ada penyedia yang menawarkan layanan yang memenuhi standar, misalnya 100/20 Mbps; serta non-pengadopsi yang memilih tidak membeli layanan broadband meski tersedia. Padahal, konektivitas digital memberikan manfaat jangka panjang yang luas dari sisi pendapatan dan pertumbuhan lapangan kerja di sektor perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
Menyadari potensi ini, infrastruktur broadband sangat diperlukan untuk menghubungkan seluruh komunitas dan sekolah, pemerintah, bisnis, serta jaringan internasional yang menyatukan berbagai negara. Ketersediaan konektivitas digital merupakan prasyarat untuk mencapai banyak tujuan kebijakan yang diidentifikasi dalam program T20, khususnya pada area kebijakan yang tercantum dalam Task Force 2–Meaningful Digital Connectivity, Cyber Security, Empowerment. Sayangnya, tujuan ini terhambat oleh kesenjangan dalam ketersediaan dan adopsi konektivitas.
Presidensi Indonesia G20 diharapkan dapat meningkatkan efektivitasnya melalui peningkatan prioritas pencapaian konektivitas digital universal di negara-negara anggota. Ini harus dijalankan mengingat konektivitas digital berpengaruh besar di berbagai sektor ekonomi modern. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat diterapkan untuk menutup kesenjangan digital. langkah-langkah kebijakan ini meliputi subsidi penyebaran broadband di tempat yang kurang terjangkau; adopsi broadband di tempat yang rendah; alokasi pajak dan biaya untuk mensubsidi penyedia dan konsumen; investasi publik dalam fasilitas, perangkat keras, dan layanan; peningkatan data dan peta broadband; promosi penyediaan konektivitas; serta penghapusan hambatan regulasi untuk pasokan di berbagi infrastruktur.
