Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah istilah yang  digunakan oleh negara-negara anggota G-8, G-20 dan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menjelaskan praktik usaha yang dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional (Multi National Entities/MNEs) untuk memindahkan keuntungan usahanya melalui skema transfer pricing ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah/nol (Wells dan Lowel, 2013:2). BEPS 2.0 merupakan lanjutan program...Read More

“Cryptocurrency secara sederhana adalah alat pembayaran yang diamankan oleh crypto. Di Indonesia, namanya menjadi aset crypto, karena legalitas mata uang resmi adalah rupiah, yang memiliki fungsi sebagai mata uang yang legal untuk transaksi,” kata Oham Dunggjo, CEO BTRIPS dan Former Chairman of Indonesian Blockchain Association (ABI). Ia menambahkan, crypto bukanlah barang yang nyata, sehingga dikategorikan menjadi komoditas atau...Read More

“Kita tahu, sebagian besar negara sedang berjuang dengan situasi COVID-19 saat ini. Banyak yang harus jatuh, menderita, tetapi memilih untuk bangkit dan pulih. Di sisi lain, COVID-19 telah membawa perubahan besar, “A Blessing in Disguise” juga dapat kita rasakan sebagai berkah yang telah berhasil mempromosikan berbagai praktik baik dan inovasi di banyak sektor,” kata Dr. Phil....Read More

Singapura merupakan investor pendukung terbesar untuk Indonesia, dengan lebih dari 30% investasi Indonesia berasal dari Singapura pada tahun 2021. Menurut Prof. Gunadi, Ak., M.Sc., Guru Besar Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, P3B Indonesia dan Singapura pada tahun 2020 lebih sesuai dengan Organisation for Economic Co-operation & Development (OECD) Model, United Nations (UN)...Read More

“Program ini bertujuan untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan di FIA UI dan mendorong ide kreatif baru dari kalangan muda, khususnya mahasiswa, untuk dapat menciptakan usaha baru yang mandiri guna menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Apalagi, bisnis berubah karena revolusi industri 4.0, digital ekosistem, disruptive innovation, atau pandemi yang merubah cara orang berbisnis dan berbelanja,” kata Prof. Dr....Read More

Zakky Ashidiqi, Tiara Ananda Eka Putri, dan Krisna Herdiana, tergabung dalam Tim Taxalove, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), meraih Juara 1 lomba “Prove Accounting and Taxation Skills to Become a Competitive Generation in 4.0 Era.” Tim ini unggul dari 30 kelompok peserta lainnya. Accounting Due Variability and Tax Competition (Advance) 2022 diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa...Read More

Pada Semester Gasal tahun akademik 2021-2022, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) meluluskan 153 wisudawan (115 wisudawan program sarjana, 35 wisudawan program magister, serta 3 wisudawan program doktor). Hasil ini tidak jauh berbeda dari pencapaian lulusan di Semester Genap sebelumnya, dengan lebih dari 50% lulusan berpredikat cumlaude. Hal ini disampaikan oleh Wakil Dekan bidang bidang...Read More

Dosen di FIA UI mendapatkan sosialisasi untuk melakukan penyimpanan data BKD yang dapat dilakukan secara mandiri dan riil time melalui sistem informasi SISTER. Hal ini disampaikan oleh Agus Anang, S.Kom. selaku pembicara. “Semua dosen kini dapat mengisi BKD melalui SISTER secara mandiri.” Fakultas Ilmu Administrasi menyelenggarakan webinar Sosialisasi Pengisian BKD pada SISTER UI (28/1). Adapun...Read More

Hak Kekayaan Intelektual atau HaKI merupakan hak guna memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemahaman mengenai HaKI perlu diketahui publik, terutama desa yang memiliki potensi dan aset dalam upaya membangun perekonomian desa. Salah satu desa yang saat ini sedang memperjuangkan Hak Kekayaan Intelektualnya terkait dengan aset yang dimiliki adalah...Read More

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip Negara Hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24C ayat (1) yang salah satunya ada Pengujian Undang-Undang (Judicial Review). Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan...Read More