Sejarah publik mempunyai peranan penting di masyarakat, terutama dalam membentuk sikap masyarakat akan sesuatu di masa depan. Oleh karena peranannya yang besar ini, maka sejarah publik sangat rentan terhadap pengaruh dari berbagai kepentingan yang terjadi pada saat peristiwa sejarah itu terjadi, terutama pada narasi penceritaannya.
Membahas dan melihat efek dari suatu penuturan sejarah baik dari narasi gambar, video, ataupun tulisan menjadi menarik karena efek dari penuturan sejarah itu bagi masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi Pusat Kajian Wilayah Amerika Serikat mengadakan diskusi terbatas dengan tajuk ; The Challenges of Research on US-Indonesia Relations: A Perspective on a Public History Research” pada Selasa (24/02) di Kampus UI Salemba.
Narasumber pada diskusi ini adalah Direktur Pusat Kajian Perdamaian & Keadilan Universitas Negeri Michigan, Elizabeth Drexle. Dalam pemaparannya, Elizabeth banyak memaparkan bagaimana kondisi politik dan kekuasaan pada suatu negara akan sangat berpengaruh pada narasi penceritaan suatu kejadian.
Untuk Indonesia, Elizabeth memberikan tiga contoh, yaitu kejadian G30 S PKI yang akhirnya berdampak pada jatuhnya Soekarno, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan penggambaran tokoh-tokoh nasional di era sebelum kemerdekaan Indonesia. “Dalam ketiga contoh ini kita bisa melihat bagaimana sejarah publik dibentuk oleh pemegang kekuasaan untuk tujuan tertentu,” ungkap Elizabeth.
Dalam kasus G 30 S PKI, lanjut Elizabeth, melalui media film dan propaganda Orde Baru mengarahkan masyarakat diarahkan untuk menganggap bahwa paham komunis dan PKI adalah sesuatu yang buruk. Film dijadikan media untuk membentuk sejarah publik untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah Orde Baru.
Selain itu, lanjutnya, media lain yang digunakan sebagai narasi pembentukan sejarah publik adalah foto dan gambar. Dalam contoh kasus GAM, pembentukan gambaran tentang GAM sengaja dibentuk melalui penyebaran foto Inong Bale di angkatan bersenjata GAM. Inong Bale adalah angkatan bersenjata wanita dalam jajaran kemiliteran GAM.
Menurut Elizabeth, yang patut diperhatikan adalah sejarah bagaimana foto tersebut dapat dibuat. “Sangat aneh bila kemiliteran GAM yang sangat ketat, dapat tiba-tiba difoto tanpa adanya huru hara yang menimpa sang fotografer, entah itu ditangkap atau sebagainya,” tambahnya.
Contoh lain yang dijelaskan oleh Elizabeth adalah penggambaran tokoh-tokoh nasional yang diduga tidak mempunyai sumber valid gambaran fisik dari para pahlawan tersebut. Contoh dari ini adalah gambar Cut Nyak Dien yang populer beredar yang ternyata tidak sesuai dengan data foto asli yang dimiliki Kesultanan Aceh.
Banyak gambar pahlawan Indonesia dibuat hanya mengikuti gambaran yang diinginkan oleh penguasa pada saat gambar itu dibuat. Hal ini adalah contoh bagaimana sejarah yang dikenal publik dibentuk oleh siapa yang mempunyai kuasa untuk menarasikannya, yang biasanya terkait dengan kondisi politik pada saat gambar itu dibuat. “Sejarah publik pada akhirnya adalah sejarah yang dinarasikan sudut pandang. Tidak mewakili seluruh aspek dari suatu kejadian,” tutup Elizabeth. (WND)
