id sipp@ui.ac.id dan humas-ui@ui.ac.id +62 21 786 7222

Penanganan Bencana Tsunami Selat Sunda dalam Perspektif Ilmu Sosiologi

Universitas Indonesia > Berita > Berita Highlight > Penanganan Bencana Tsunami Selat Sunda dalam Perspektif Ilmu Sosiologi

Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan sidang terbuka promosi doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan promovendus Nur Laila Meilani. Ia menyampaikan disertasi berjudul “Memanggil Weber, Mereduksi Risiko Tsunami: Interelasi Birokrasi Digital, Kapital Offline, dan Kapital Digital dalam Tsunami Selat Sunda 2018”. Nur Laila menjelaskan tentang upaya mereduksi risiko tsunami dalam konteks kajian ilmu sosiologi. Dalam disertasinya, ia menjadikan tsunami Selat Sunda pada tahun 2018 sebagai studi kasus.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan tipologi partially mixed sequential equal status design, dimana pendekatan kuantitatif dan kualitatif diperlakukan dalam proporsi yang sama baik pada level pengumpulan maupun analisis data. Meilani menjelaskan, beberapa teknik analisis diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian; Social Network Analysis (SNA) dengan software Gephi, serta Textual Network Analysis (TNA) dengan software Wordij dan Gephi, Path Analysis dengan SPSS, dan analisis kualitatif interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi-organisasi relawan seperti Palang Merah Indonesia (PMI), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan ACT (Aksi Cepat Tanggap) sangat berperan dalam upaya penanganan Tsunami Selat Sunda. Selain lembaga-lembaga tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Non Governmental Organization (NGO) luar negeri juga dinilai sebagai lembaga powerfull, interactive, dan intermediate actors pada ketiga aspek DWB (Digital Weberianism Bureaucracy) yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini, yaitu sizing up objectivity, intelligent efficiency, dan remotely rational.

“Dalam konteks ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD (BPBD) sebagai lembaga kebencanaan tingkat daerah ternyata belum mampu menunjukkan peran dan aksi yang signifikan dalam upaya penanggulangan bencana dibandingkan lembaga-lembaga yang telah disebutkan tersebut,” ujarnya.

Sidang promosi doktor tersebut diketuai oleh Prof. Dr. Dody Prayogo dengan pembimbing Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Promotor), dan Prof. Robert M.Z. Lawang. (Ko-Promotor). Tim penguji pada sidang tersebut adalah Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, Ahmad Syafiq, Ph.D., Dr. Ida Ruwaida, M.Si., Dr. Ricardi Adnan, M.Si., dan Khairul Imam, S.Sos., M.Si.

Promovenda juga memaparkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam upaya penanganan bencana tsunami Selat Sunda, seperti ketiadaan peran dan fungsi dari kepala desa dalam penilaian responden. Selain itu, permasalahan juga terjadi pada implementasi rapid information system yang belum saling terhubung antara BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika); PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi): BNPB, dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Hal ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian struktur birokrasi kebencanaan di tingkat provinsi serta keterbatasan pengelolaan data dan informasi.

Sementara itu, menurut Nur Laila dalam konteks textual network analysis pada media sosial twitter, menunjukkan adanya kepentingan politik dan secara tidak langsung mengindikasikan bahwa tsunami vulkanik belum dipandang sebagai sebuah risiko melainkan sebuah aksi-reaksi. Hal ini semakin menguatkan asumsi awal riset ini bahwa setelah bencana, tantangan selanjutnya adalah bagaimana pemerintah atau pihak yang berkepentingan dapat menghasilkan informasi-informasi yang reliable dan relevan dengan suatu peristiwa bencana.

Menurutnya, keberadaan ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi harus diarahkan pada dua hal; menciptakan harmonisasi dalam masyarakat dengan melakukan transfer ilmu pengetahuan yang terkesan rumit dan kompleks melalui cara-cara yang sederhana dan mudah dipahami awam, dan berkontribusi dalam upaya memecahkan masalah yang sudah eksis di masyarakat. Kedua hal inilah yang menjadi panduan bagi disertasi ini untuk menuangkan dua pokok implikasi praktis, yaitu: pentingnya formulasi Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengembangan platform khusus kebencanaan, mendesaknya aspek kepemimpinan berbasis resiliensi, dan pemahaman aspek teknologi dalam upaya mitigasi bencana.

Related Posts