Skip links

UI dan The Japan Fund For Global Environment Kaji Konsep Pembangunan Rendah Karbon

Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (SIL UI) bersama The Japan Fund for Global Environment (JFGE) menyelenggarakan seminar bertema “How to Attain Sustainable Low-Carbon Development of Indonesia with Appropriate Technology Choice” sebagai upaya pengembangan energi terbarukan dan berkelanjutan ramah lingkungan. Acara seminar ini disiarkan secara virtual melalui Zoom dan kanal Youtube SIL UI, pada Rabu, 26 Januari 2022.

Hadir dalam acara tersebut, Dr. Tri Edhi Budhi S. selaku Direktur SIL UI dan beberapa pakar dari lembaga penelitian lingkungan, yaitu Dr. Nao Tanaka (Direktur Eksekutif APEX), Mr. Hideyuki Mori (IGES), Dr. Mahawan Karuniasa (SIL UI), Dr. Jun Ichihara (IGES), Prof. Kozuke Mizuno (SIL UI, Kyoto University), dan Dr. Sudarmanto Budi Nugroho (IGES).

Dalam acara tersebut dibahas mengenai konsep pembangunan rendah karbon. Indonesia menjadi salah satu negara terbesar dengan industri berskala kecil yang memiliki peluang untuk mengembangkan energi berkelanjutan dan menjadi negara industri yang maju. Pembangunan yang masif menyebabkan adanya efek rumah kaca yang dapat melepaskan emisi karbon dan perubahan iklim, sehingga hal itu menjadi masalah kritis bagi lingkungan.

Menurut Budhi, “Untuk mencapai pembangunan rendah karbon dengan teknologi yang sesuai, Indonesia menerapkan undang-undang tentang pengelolaan hutan dan tanah untuk mengurangi dampak emisi karbon. Kolaborasi dengan negara lain, seperti Jepang, akan dilakukan demi mengatasi permasalahan tersebut.” Selain itu, diperlukan pedoman mengenai pemilihan teknologi yang tepat dalam pengembangan komunitas dekarbonasi di Asia dan penggunaan teknologi energi biomassa di Indonesia.

Kebutuhan energi terbarukan yang ramah lingkungan ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain kemiskinan dan kesenjangan sosial, permasalahan lingkungan, serta perubahan iklim. Diperkirakan, pada tahun 2032 nanti jumlah emisi karbon yang dilepaskan oleh industri dan semua aktivitas yang memicu pelepasan karbon mencapai lebih dari 37.4 Gt (gigatons) CO2.

“Kami mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani permasalahan tersebut, di antaranya berhenti menggunakan bahan bakar fosil berbasis peradaban, mengembangkan komunitas berbasis sumber daya yang dapat diperbarui, memberikan prioritas skala kecil dengan sistem desentralisasi, membuat keputusan dengan penggunaan sumber daya energi terbarukan masyarakat lokal, inovasi industri berskala besar yang berkelanjutan, mengubah aktivitas dari area perkotaan ke (inovasi teknologi) berkelanjutan, menghindari penggunaan teknologi yang boros, serta mencapai pembangunan berkelanjutan melalui sinergi negara maju dan berkembang,” ujar Tanaka.

Pengembangan teknologi rendah karbon di Indonesia menjadi salah satu target pada 2045 dan 2050. Dr. Mahawan menyampaikan adanya strategi jangka panjang dalam mengurangi emisi karbon secara global sebesar 29,7 Gt pada 2030. “Di Indonesia, komitmen untuk mengurangi emisi karbon dan iklim yang resilien tercantum dalam Net-Zero Agenda 2050 dan Indonesia Commitment by 2030. Kami bersama pemerintah dan pihak terkait berencana mengurangi 29% dan 41% emisi karbon di Indonesia,” kata Mahawan.

Untuk mengurangi emisi karbon yang disebabkan oleh banyaknya penggunaan teknologi berbahan bakar fosil, diperlukan adanya Asian Development Bank (ADB) Energy Policy. ADB Energy Training mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga batubara dan peningkatan investasi baru. Dalam lingkup Indonesia, pemberlakuan pajak karbon dapat diimplementasikan. Menurut Prof. Sudarmanto, besaran pajak yang dikeluarkan industri berbahan bakar batubara dikenakan Rp30.000/tCO2e. Jika hal ini diberlakukan mulai April 2022, maka bisa menjadi kesempatan baik dalam mewujudkan Net Zero Carbon di Indonesia pada tahun 2050.

 

Penulis: Vinny Shoffa | Editor: Sapuroh

This post is also available in: English