Skip links

Berdayakan Potensi Perempuan, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bicara Di Minister Talk UI

Kami yakin dengan seyakin-yakinnya, bahwa peradaban bangsa Jawa tidak akan dapat deras majunya, selama kaum perempuan dijauhkan daripada usaha memajukan bangsa. Ini merupakan penggalan surat R.A. Kartini yang terdapat dalam buku Habis Gelap, Terbitlah Terang . Dalam kutipan tersebut, Kartini memandang kaum perempuan memiliki daya intelektual, kepekaan batin, dan ketahanan diri sehingga berhak memperolah kesempatan yang sama sebagaimana laki-laki dalam mengembangkan diri. Berkat perjuangan panjang R.A. Kartini, persamaan hak asasi manusia, termasuk perempuan dan laki-laki, diakui di dalam UUD 1945.

“Membaca Kartini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial dan budaya yang menjadi latar suasana perjuangannya. Karena pada era itu, Kartini memperjuangkan literatur, pendidikan, kesetaraan hak, dan otonomi bagi perempuan. Semasa hidupnya Kartini terus berjuang untuk mengupayakan pendidikan bagi perempuan. Kartini yakin bahwa peradaban masyarakat akan semakin maju jika dipikul oleh laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak terbatas perannya hanya dalam persoalan sumur, dapur dan kasur semata,” kata Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Universitas Indonesia (UI).

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Haris dalam sambutannya di acara Minister Talk bertajuk “Cipta, Rasa, Karsa Perempuan Indonesia Menyonsong Masa Depan”, pada Jumat (22/04). Webinar yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Kartini tersebut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Menppa RI), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si., dan beberapa pimpinan fakultas dan departemen di lingkungan UI.

Menurut Menppa RI, meski berbagai perubahan positif telah dirasakan perempuan, nilai-nilai patriarki yang mengakar masih membuat perempuan mengalami ketimpangan dalam mengakses, berpartisipasi, dan menerima manfaat pembangunan di berbagai bidang. Perempuan masih mengalami marginalisasi, subordinasi, dan diskriminasi. Ketimpangan yang dialami perempuan makin jelas terlihat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Indeks ini mengukur kualitas hidup manusia melalui tiga aspek penting, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Perempuan memiliki nilai IPM lebih rendah daripada laki-laki.

Isu lainnya yang dihadapi perempuan adalah ketimpangan partisipasi angkatan kerja perempuan. Peran ganda, ketidaksetaraan pembagian kerja domestik, serta kesulitan berkiprah di luar rumah menjadikan perempuan sulit menempati posisi manajerial. Berdasarkan data World Bank, Indonesia menduduki posisi ketiga angka kematian ibu tertinggi pada 2017. Salah satu pendorong tingginya angka kematian ibu di Indonesia disebabkan maraknya praktik pernikahan anak. Tercatat dalam data BPS 2018, sekitar 1 dari 9 perempuan berusia 20–24 tahun menikah pada usia anak, sementara laki-laki dengan usia sama hanya 1 dari 100 anak.

“Kita jangan pesimis menyikapi persoalan ini. Perempuan adalah kekuatan sumber daya manusia yang luar biasa bagi bangsa. Narasi ini perlu kita gaungkan bersama. Perempuan adalah setengah dari populasi kita, setengah dari sumber daya bangsa. Artinya, kualitas perempuan menentukan kualitas bangsa. Kita perlu bergandengan tangan mulai dari tingkat desa, akademisi dan profesional, serta dunia usaha maupun masyarakat untuk memaksimalkan potensi perempuan agar berpartisipasi aktif bagi negara” kata Bintang dalam pemaparannya.

Nantinya, UI dan Kemenppa RI akan bersinergi untuk menyelesaikan persoalan perempuan dan anak yang ada di masyarakat. Kepedulian UI terhadap ketimpangan gender diwujudkan melalui lembaga riset yang berfokus pada kajian gender serta dibentuknya Program Studi Kajian Gender di Program Pascasarjana UI. Selain itu, Fakultas Kedokteran (FK) UI juga memiliki Female Cancer Program yang berfokus pada penanganan kanker serviks dan kanker payudara yang banyak diderita perempuan.

“FKUI sedang berjuang agar skrining kanker serviks dapat dilakukan secara masif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kami butuh dukungan penuh untuk program ini. Walaupun terkait dengan Kementerian Kesehatan, tetapi peran Kemenppa juga sangat besar mengingat permasalahan kesehatan ini mayoritas menimpa kaum perempuan,” kata Prof. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, MBA selaku Dekan FKUI.

Selain itu, Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI (DPPM UI), Laode Abdurrahman, juga menyampaikan, DPPM UI memiliki 400 kegiatan pengabdian masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu yang dibangun adalah Desa Keadilan Gender yang ada di Kecamatan Likupang. Program ini sejalan dengan Kemenppa RI yang berupaya memberdayakan perempuan melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membangun desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak di 159 desa dan 70 kelurahan. Kedepannya, UI dan Kemenppa RI diharapkan dapat bekerja sama mencari solusi demi tertanganinya permasalahan gender di Indonesia.

This post is also available in: Indonesian